TERASKATAKALTIM.com – Anggota DPRD Bontang, Muhammad Irfan mendorong pemerintah kota untuk mengambil alih Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yang berada di Bontang lestari.
Pasalnya, Anggota Komisi I ini menilai, pengelolaan BLKI milik pemprov itu kurang efektif.
Kata dia, Disnaker Bontang tidak dapat maksimal melaksanakan program berkelanjutan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), sebab kewenangan pengelolaan fasilitas tersebut berada di Provinsi.
“Pemkot perlu melobi ke Pemprov agar menghibahkan pengeloalan BLKI tersebut,” ungkapnya dikonfirmasi Teraskatakaltim.com Senin (08/03/2021).
Lebih lanjut Irfan mengatakan, pengelolaan BLKI tersebut hendaknya dikelola langsung oleh pemerintah kota agar meningkatkan mutu serta kualitas tenaga kerja lokal.
“Pengawasannya juga akan lebih mudah,” ujarnya.
Pengelolaan BLKI yang maksimal, dipercaya akan cukup membantu upaya peningkatan SDM. Terutama pada generasi muda. Misalnya ada warga yang butuh pelatihan. Pemamnfataan BLKI tersebut bisa digunakan.
“Jadi kami berharap bisa dilimpahkan ke Bontang. Walau pengawasan tetap ada provinsi. Kan kami juga di DPRD bisa melakukan fungsi pengawasan dan anggaran,” ujarnya.
Politikus PAN ini juga berharap, nantinya, selain alokasi anggaran dari pemkot, DPRD juga dapat membantu menyalurkan anggaran kegiatan. Agar program pelatihan dapat lebih sering dilakukan.
“Kedepan kami akan coba jadwalkan RDP untuk membahas masalah itu, karena banyak wartga juga yang menginginkannya,” jelasnya. (adv)
