TERASKATA, Bontang – Komisi I DPRD Bontang akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan pihak PT Hartis Tata Tahta (HTT). Hal itu dikarenakan, perwakilan PT HTT tak bisa memberikan keputusan terkait status sejumlah karyawan.
“Tidak ada titik terang. Kalau begini akan berlarut-larut,” jelas anggota Komisi I Abdul Haris, Senin (23/10/2020).
Abdul Haris meminta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) selanjutnya, seluruh pihak terkait akan dihadirkan lagi. Mulai pimpinan PT HTT, serikat pekerja, Disnaker Bontang, maupun pengawas ketenagakerjaan.
“Kami minta yang hadir yang bisa mengambil keputusan,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sejumlah karyawan yang bekerja di PT HTT statusnya tidak jelas. Perusahaan meminta agar pekerjanya rehat sejak beberapa bulan terakhir. Namun hingga kini tidak ada pemanggilan lagi.
“Kalau memang diberhentikan, kami akan meminta pesangon,” tegas Albar, salah satu pekerja PT HTT.
Ia menyebut, masalah ini sengaja dibiarkan perusahaan. Pasalnya, dewan dan Disnaker sudah melakukan mediasi beberapa kali terhadap kedua belah pihak, akan tetapi belum tuntas.
“Yang diutus hanya bisa menyampaikan hasil RDP ini ke atasannya, tanpa bisa mengambil keputusan,” tambahnya. (adv)
