TERASKATA.Com, Kutai Timur – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran, meminta pemerintah daerah memprioritaskan penguatan sektor pertanian sebagai strategi membangun ekonomi rakyat dan menjaga ketahanan pangan.

Ia menilai pembangunan yang menyasar masyarakat kecil harus menjadi fokus Pemkab Kutim.

Yulianus mengatakan sejumlah kebijakan pemerintah daerah memang menunjukkan kemajuan, namun menurutnya masih diperlukan terobosan nyata di tingkat desa.

“Mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat kecil itu yang paling penting. Dari 18 kecamatan harus ada terobosan nyata untuk membantu mereka,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pembentukan dan pemberdayaan kelompok tani merupakan langkah krusial dalam memperkuat ekonomi lokal.

Kelompok tani, lanjutnya, adalah ujung tombak pembangunan pertanian dan dapat menjadi pilar utama dalam menjaga ketersediaan pangan daerah.

“Kelompok tani harus dibentuk dan didorong pemerintah. Sekarang banyak tanah desa dan tanah negara yang justru dikuasai oleh investor, bukan masyarakat kecil,” ungkapnya.

Selain itu, Yulianus mengingatkan pemerintah agar lebih cermat mengelola potensi sumber daya alam seperti tambang dan perkebunan.

Ia menilai kontribusi dana bagi hasil (DBH) dan pendapatan asli daerah (PAD) masih belum optimal, meskipun aktivitas ekonomi di sektor tersebut cukup besar.

“Saya pernah sampaikan di dalam rapat, kita harus hati-hati. Jangan hanya bergantung pada tambang dan sawit,” katanya.

Yulianus menegaskan bahwa Kutai Timur perlu memperkuat ekonomi rakyat berbasis pertanian sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Menurutnya, langkah konkret dibutuhkan agar Kutim tidak terus bergantung pada sektor ekstraktif.(adv)

Artikel DPRD Kutim Minta Penguatan Sektor Pertanian Jadi Prioritas Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada Teraskata.com.

‎‎‎‎‎‎TERASKATA.Com, Kutai Timur – DPRD Kutai Timur kembali mendorong percepatan pembukaan Bandara Kenyamukan milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk pelayanan umum.

‎Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kutim, Yulianus Palangiran, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses transportasi udara bagi masyarakat serta memperkuat konektivitas wilayah.

Yulianus menyebut pemanfaatan bandara secara terbuka bagi publik akan menjawab kebutuhan mobilitas warga yang selama ini harus menempuh perjalanan darat jauh sebelum dapat mengakses penerbangan di daerah lain.

“Kasihan masyarakat. Kalau mau pulang ke Sulawesi atau Jawa harus perjalanan darat panjang dulu. Dengan bandara umum, ini jauh lebih memudahkan,” ujarnya belum lama ini.

‎Selain manfaat layanan publik, pembukaan bandara juga dinilai berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎Menurut Yulianus, Kutai Timur dapat memperoleh pemasukan melalui aktivitas penerbangan komersial yang digunakan masyarakat.

“Kita bisa mendapatkan PAD dari warga yang menggunakan bandara. KPC harus legowo bahwa itu bukan milik pribadi, tetapi milik seluruh masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa DPRD telah menjalin komunikasi dengan pihak KPC terkait wacana tersebut. Dari hasil pertemuan sebelumnya, dewan melihat adanya sinyal positif dari perusahaan.

“Kemarin kita ada kesepakatan untuk melobi KPC supaya menjadi bandara umum. Dan dari KPC sudah ada lampu hijau,” ungkapnya.

Kendati tidak mematok target waktu pasti, Yulianus memastikan bahwa agenda pembukaan bandara akan menjadi bagian dari program kerja DPRD dalam dua tahun ke depan.

“Kita tidak janji dalam dua tahun selesai, tapi yang pasti program soal ini berjalan,” tegasnya.

‎Dia berharap upaya ini dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah bersama KPC sehingga Kutai Timur memiliki akses transportasi udara yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.(adv)

Artikel DPRD Kutim Dorong Pembukaan Bandara KPC untuk Publik Demi Tingkatkan Layanan Transportasi pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur – Komisi D DPRD Kutai Timur meminta pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian sejumlah program pendidikan yang tertunda dalam dua tahun terakhir.

‎Desakan ini disampaikan setelah komisi tersebut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kendala implementasi program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal itu disampaikan pada Selasa (26/11/2026).

‎Anggota Komisi D DPRD Kutim, Yulianus Palangiran, mengatakan bahwa pemerintah daerah harus lebih konsisten dalam menuntaskan program-program strategis yang telah direncanakan.

‎Ia menyebut beberapa kegiatan yang telah diberikan mandat kepada pihak tertentu, namun tidak berjalan optimal maupun selesai tepat waktu.

“Kan ada yang sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan, tetapi tidak mampu menyelesaikan. Itu menjadi pedoman bagi kita untuk mengevaluasi,” ujarnya.

‎Ia menekankan bahwa sejumlah program pendidikan masih memerlukan perhatian khusus, terutama terkait penyempurnaan kurikulum, peningkatan kualitas pelaksanaan, dan evaluasi berkala.

‎Menurutnya, penguatan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah menjadi kunci untuk menghasilkan SDM yang lebih kompetitif.

“Banyak yang perlu dikembangkan dari segi kurikulum. Itu yang kita inginkan sejak dulu agar relevan dengan kebutuhan daerah,” jelasnya.

‎Meski anggaran daerah saat ini terbatas, Yulianus menegaskan bahwa DPRD tetap memberikan dukungan maksimal agar program yang tertunda bisa diselesaikan.

‎DPRD, katanya, telah menyepakati pengalokasian anggaran agar diarahkan pada penyelesaian program yang belum rampung.

“Pada prinsipnya, kami membantu maksimal. Makanya dewan menyepakati anggaran minim itu diarahkan untuk penyelesaian program yang telah tertunda selama dua tahun terakhir,” ujarnya.

‎Politisi Partai Nasdem itu berharap pemerintah dapat meningkatkan ketepatan perencanaan serta profesionalisme dalam pengelolaan program, agar hambatan serupa tidak kembali terjadi ke depan.

“Dari kelemahan kemarin itulah guru terbaik. Jangan sampai kita korban dua kali,” pungkasnya. (adv)

Artikel Anggota Komisi D DPRD Kutim Minta Prioritaskan Penyelesaian Program Pendidikan yang Tertunda pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur‎‎ – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ramadhani, meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

‎Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar sehingga pemerintah wajib memastikan layanan yang bermutu dan terjangkau.

‎“Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau,” ujar Ramadhani belum lama ini.

‎Menurutnya, meski pelayanan kesehatan daerah belum sepenuhnya sempurna, pemerintah sudah menunjukkan arah perbaikan.

‎Salah satu upaya yang telah dilakukan ialah penyediaan kendaraan ambulans bagi masyarakat di seluruh desa pada 18 kecamatan, di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi.

‎Ambulans yang disalurkan, kata Ramadhani, disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Untuk daerah yang sulit dijangkau, pemerintah menyiapkan kendaraan dengan spesifikasi khusus agar mampu melintasi medan berat.

‎Pengadaan ambulans tersebut telah dialokasikan sejak 2023 dan kini seluruh kecamatan telah menerima unitnya.

‎Selain peningkatan fasilitas, Ramadhani juga menyoroti kebutuhan peningkatan perhatian terhadap tenaga kesehatan, terutama yang bertugas di wilayah pedalaman.

‎Ia menyarankan pemerintah menyediakan fasilitas rumah dinas untuk para nakes agar pelayanan di daerah terpencil dapat berjalan optimal.

‎Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kutim itu turut mendorong kebijakan pemberian beasiswa penuh dengan sistem ikatan dinas, sebagai langkah untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, khususnya dokter spesialis.

‎“Kita masih sangat kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis. Karena itu, program beasiswa dengan ikatan dinas perlu didorong,” tegasnya. (adv)

Artikel DPRD Kutim Minta Pemkab Perkuat Pelayanan Kesehatan hingga Wilayah Terpencil pertama kali tampil pada Teraskata.com.

‎‎‎‎TERASKATA.Com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Demokrat, Akhmad Sulaeman, menegaskan perlunya langkah percepatan untuk mengatasi ketimpangan layanan pendidikan di Kecamatan Sandaran.

Anggota Komisi D DPRD Kutim ini menilai wilayah pesisir tersebut masih tertinggal dibandingkan kecamatan lain sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

“Sandaran ini memang cukup ketinggalan dari berbagai segi, termasuk pendidikan. Makanya kita ingin ada keadilan di bidang pendidikan,” ujarnya, belum lama ini

Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan 5, Sulaeman menyebut pemenuhan fasilitas dan akses pendidikan dasar harus menjadi prioritas utama pembangunan.

Ia mendorong agar pemerintah daerah menempatkan persoalan pendidikan Sandaran dalam program strategis daerah.

“Saya berharap soal pendidikan di Sandaran ini juga bisa diangkat,” tegasnya.

Untuk mendukung pemerataan tersebut, Sulaeman memastikan sebagian besar alokasi pokok pikiran (pokir) miliknya difokuskan pada sektor pendidikan, khususnya jenjang SD dan SMP.

Kebijakan itu ia sebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap wilayah pesisir yang masih tertinggal.

“Saya sudah memastikan 30 persen dari pokir saya itu ada di sektor pendidikan, untuk jenjang SD dan SMP,” kata Sulaeman

Sulaeman juga berharap dengan intervensi anggaran dan dukungan kebijakan yang lebih terarah, ketimpangan pendidikan di Sandaran dapat berangsur teratasi sehingga anak-anak di wilayah pesisir memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih setara dengan kecamatan lain di Kutai Timur. (adv)

Artikel DPRD Kutim Soroti Ketimpangan Pendidikan di Sandaran, Dorong Pemerataan Fasilitas Dasar pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), didorong memperkuat pendataan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Demikian diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) Akhmad Sulaiman. Menurutnya, data yang akurat dan terbarukan menjadi kunci agar perencanaan pembangunan pendidikan berjalan tepat sasaran. Terutama dalam pengajuan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kita dorong agar data kebutuhan pendidikan selalu diperbarui, tidak hanya saat menjelang pengajuan anggaran. Dengan begitu, proses pengusulan bisa lebih cepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya, di Sangatta, belum lama ini.

Ia menyebut, berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terdapat 13 desa di Kutim yang masuk kategori daerah 3T.

Untuk itu, pemerataan pendidikan harus didukung dengan basis data yang kuat dan terintegrasi.

Akhmad Sulaiman juga mengapresiasi langkah Disdikbud Kutim yang terus berupaya memetakan kebutuhan di lapangan, seperti pembangunan Unit Kesehatan Siswa (UKS), laboratorium, dan ruang kelas baru.

Namun, ia mengingatkan masih ada sekolah di wilayah 3T yang menghadapi keterbatasan fasilitas.

“Disdikbud sudah bergerak melakukan identifikasi kebutuhan sekolah-sekolah, tapi data itu harus diperbarui secara berkala agar pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu berharap, penguatan data dan percepatan pembangunan pendidikan di wilayah 3T dapat mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Kutai Timur.

“Harapan kami, tidak ada lagi ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok. Semua anak di Kutim harus mendapatkan hak pendidikan yang sama,” pungkasnya.  (Adv)

Artikel Legislator Kutim Dorong Pemkab Perkuat Data Pendidikan untuk Daerah 3T pertama kali tampil pada Teraskata.com.

Kutim — Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah memberi komentar atas prestasi yang diperoleh Pemerintah Kutim baru-baru ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Kutim menerima Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Saat ditemui awak media usai Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kantor Bupati Kutim, Agusriansyah menyatakan sangat bersyukur atas predikat tersebut dan berharap agar pemerintah lebih bisa memaksimalkan banyak pembenahan dari segala sisi.

“Alhamdulillah, tentunya yang kita harapkan memang terus mempertahankan WTP ini. namun kita harus tetap dorong pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan-pelayanan publik baik di sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya” kata Agusriasyah, Sabtu (11/05).

Agusriansyah mengatakan bahwa pemkab kutim harus tetap menerapkan Good Governance yang lebih meningkat lagi dengan terus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Harus di gass lagi good governancenya, yang memang betul-betul sesuai keinginan masyarakat kita” ucap agusrianyah
Selain soal WTP, Agusriansyah juga berkomentar tentang beasiswa di kutim yang masih sulit di akses oleh masyarakat dikarenakan keterbatasan internet dan pelayanan teknologi.

“Mudah-mudahan kedepannya persoalan teknologi ini bisa di cari mekanismenya yang lebih memudahkan lagi seperti pendaftarannya bisa dilakukan di sekolah masing-masing sehingga langsung di verifikasi untuk mereka yang memang layak menerima” Kata Agusriansyah

Dirinya juga menyampaikan bahwa bisa saja hal tersebut dilakukan secara manual tapi karena keperluan database, akses internet tetap diperlukan.

Ditanya juga soal maraknya nepotisme terkait beasiswa, Agusriansyah mengklaim bahwa stigma tersebut perlu pembuktian dan pemberian beasiswa itu harus sesuai dengan kriteria yang sudah di tetapkan.

“Yang pasti beasiswa ini terbuka untuk umum, siapa saja bisa mendaftar,” tandasnya.(ADV)

Artikel Agusriansyah Dorong Pemerintah Lakukan Pembenahan Realisasikan Konsep Good Governance di Kutim pertama kali tampil pada Teraskata.com.