TERASKATA.Com, Kutai Timur‎ – Ketua DPRD Kutim ingatkan Pemerintah Daerah dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang digunakan untuk hiburan masyarakat

‎Ketua DPRD Kutim Jimmi menyatakan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan secara matang penggunaan APBD untuk kegiatan hiburan, terutama di tengah tingginya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

‎“Itu tergantung dengan kondisi APBD kita,” ujarnya, di Sangatta, beberapa waktu lalu.

‎Ia mengingatkan bahwa penggunaan anggaran daerah untuk acara hiburan berpotensi menjadi sorotan publik apabila tidak sejalan dengan prioritas pembangunan.

‎Menurutnya, pemerintah tetap harus memfokuskan belanja pada kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk infrastruktur.

‎“Kita juga khawatir akan jadi sorotan kalau menggunakan APBD untuk acara semacam ini yang meriah,” kata Jimmi.

‎Ia menjelaskan bahwa beban anggaran untuk sektor pembangunan masih cukup besar, sehingga kebijakan hiburan berskala besar harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.

‎“Karena sementara kondisi pembangunan infrastruktur kita yang lebih dibutuhkan, kesannya kan kurang baik nanti,” jelasnya.

‎Meski demikian, Jimmi tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan hiburan tetap bisa dilaksanakan apabila melibatkan pihak swasta atau didukung skema pendanaan yang tidak membebani APBD.

‎Ia berharap setiap kegiatan yang digelar dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

‎“Ya kita berharap semuanya seimbang, selaras dan sejalan sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa merata, termasuk gelaran hiburan-hiburan semacam ini,” tutupnya.(adv)

Artikel DPRD Kutim Ingatkan Pemda Soal Kehati-Hatian Gunakan APBD untuk Konser Besar pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyoroti meningkatnya masalah sosial yang dialami pelajar, seperti kecanduan gawai dan judi online, yang dinilai dapat memengaruhi kondisi psikologis serta perilaku siswa di sekolah.

‎Hal itu disampaikan menanggapi kekhawatiran pemerintah daerah terhadap kasus yang semakin sering ditemui di lingkungan pendidikan.

‎Jimmi menyebut guru memiliki peran strategis dalam mendeteksi lebih awal perubahan sikap maupun kebiasaan siswa.

‎

‎Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di rumah dapat tercermin dari perilaku anak selama berada di sekolah.

“Masalah sosial dan psikologis murid pasti berpengaruh pada keseharian mereka,” ujarnya.

‎Ia menjelaskan isu tersebut turut dibahas dalam rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terutama terkait upaya deteksi dini terhadap kekerasan pada perempuan dan anak.

‎Guru diminta lebih jeli memperhatikan tanda-tanda perubahan perilaku yang tidak wajar.

“Peran guru menjadi sangat penting. Mereka yang paling dekat dengan siswa bisa melihat kondisi anak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada perubahan sikap yang berbeda dari biasanya, itu bisa menjadi tanda adanya masalah di rumah,” tambahnya.

Jimmi menegaskan perlunya memperkuat koordinasi antara sekolah, pemerintah, dan pihak terkait agar permasalahan yang dialami pelajar dapat cepat teridentifikasi dan ditangani sebelum berkembang lebih jauh.

“Kita ingin koordinasi terus jalan supaya persoalan siswa bisa terdeteksi sejak awal,” pungkasnya. (Adv)

Artikel Ketua DPRD Kutim Soroti Maraknya Masalah Sosial Pelajar, Minta Guru Perkuat Pemantauan pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki luas mencapai 35.747,50 kilometer persegi.

‎Menurutnya, kondisi geografis Kutim yang sangat luas menjadi tantangan utama dalam distribusi tenaga kesehatan.

“Kutim ini sangat luas. Hal ini yang menjadi kendala untuk distribusi tenaga kesehatan,” ujar Jimmi di Sangatta.

‎Ia menilai kesenjangan akses layanan kesehatan masih terjadi, terutama di daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan.

‎Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah menambah dan menyebarkan dokter spesialis hingga ke wilayah terpencil.

“Dokter spesialis harus tersedia di seluruh wilayah, bukan hanya di ibu kota kabupaten seperti Sangatta,” tegasnya.

‎Jimmi juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan fasilitas kesehatan di kecamatan dan desa pelosok.

‎Ia menyebut rumah sakit dan puskesmas perlu dilengkapi peralatan memadai agar pelayanan medis dapat berjalan optimal.

“Rumah sakit dan puskesmas di wilayah terpencil harus memiliki fasilitas yang memadai. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut,” lanjutnya.

‎DPRD berharap pemerataan layanan kesehatan dapat diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

‎Jimmi optimistis kesenjangan pelayanan dapat teratasi bila pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama.

“Dengan kerja sama yang solid, kita dapat memastikan seluruh warga Kutai Timur memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan,” tutupnya.(adv)

Artikel Ketua DPRD Kutim Minta Pemerataan Tenaga Kesehatan Dipercepat pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengajak seluruh pemuda di daerah ini untuk semakin berperan aktif dalam mendukung proses pembangunan.

‎Ia menilai generasi muda memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak perubahan dan penentu arah kemajuan daerah di masa mendatang.

‎Jimmi menegaskan pembangunan tidak mungkin berjalan maksimal jika hanya bertumpu pada pemerintah.

‎Menurutnya, partisipasi pemuda diperlukan untuk memperkuat kolaborasi antara unsur legislatif, eksekutif, dan masyarakat.

‎“Pemuda adalah motor penggerak perubahan. Saya berharap mereka tidak hanya menjadi penonton. Tapi juga terlibat dalam kegiatan sosial, ekonomi, hingga program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya, di Sangatta, belum lama ini.

‎Ia menilai tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, sehingga diperlukan inovasi, kreativitas, dan kepekaan sosial dari kalangan muda.

‎Keterlibatan pemuda dinilai dapat mendorong lahirnya gagasan baru, baik dalam pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, maupun penguatan ekonomi lokal.

‎“Melalui semangat kolaborasi dan gotong royong, kita bisa mendorong Kutai Timur menjadi daerah yang lebih maju dan berdaya saing,” tambahnya.

‎Jimmi juga mengapresiasi berbagai gerakan kepemudaan yang telah berlangsung di sejumlah kecamatan. Seperti kegiatan sosial, olahraga, literasi, dan pengembangan ekonomi kreatif.

‎Ia berharap kegiatan tersebut diperluas sehingga mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

‎”Kami siap membuka ruang dialog dan kerja sama dengan kelompok pemuda, terutama berkaitan dengan gagasan yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah,” pungkaanya. (Adv)

Artikel Ketua DPRD Kutim Dorong Pemuda Terlibat Aktif dalam Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada Teraskata.com.

‎TERASKATA.Com,  Kutai Timur‎‎ – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti keterbatasan akses pemerintah daerah terhadap data detail sumber daya alam (SDA) yang dikelola pemerintah pusat dan provinsi.

Kondisi ini dinilai menghambat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan secara lebih efektif.

‎Menurut Ketua DPRD Kutim, Jimmi, seluruh data strategis terkait nilai dan rincian produksi SDA, masih berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pemprov Kaltim. Khususnya sektor pertambangan batu bara. Pemerintah kabupaten, ujarnya, hanya menerima informasi terbatas.

“Selama ini kewenangannya ada di Kementerian ESDM dan provinsi. Pemerintah daerah sangat terbatas,” kata Jimmi.

‎Ia menyebut perlunya pembahasan bersama agar mekanisme berbagi data bisa lebih transparan.

‎Keterbatasan akses tersebut dianggap berdampak langsung pada kemampuan Kutim memperjuangkan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil. Serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

‎Menurut Jimmi, tanpa data yang akurat, pemerintah daerah kesulitan menentukan kebutuhan pembangunan dan arah kebijakan fiskal secara tepat.

‎Ia berharap adanya kerja sama lebih terbuka antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam penyediaan data.

‎Jimmi menilai transparansi informasi sangat penting untuk memastikan pengelolaan SDA Kutim memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

‎DPRD Kutim berkomitmen mendorong dialog antara seluruh pemangku kepentingan agar mekanisme pengelolaan SDA semakin akuntabel dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.(adv)

Artikel ‎DPRD Kutim Soroti Terbatasnya Akses Data SDA, Nilai Hambat Perencanaan Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur‎ – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, meminta Pemerintah Daerah mengambil langkah pencegahan dini untuk memastikan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait sistem absensi.

‎Ia menilai potensi terjadinya praktik “joki absensi” harus diantisipasi sejak awal meski belum ditemukan kasus di lingkungan Pemda Kutim.

‎“Kami meminta pengawasan ketat dari Pemda terkait potensi joki absensi di kalangan ASN. Sebelum ada indikasi ke arah itu, segala kemungkinan perlu dicegah,” kata Jimmi.

‎Menurutnya, disiplin absensi merupakan bagian penting dari peningkatan kinerja ASN. Pengawasan yang optimal dinilai akan berdampak pada kualitas pelayanan publik.

‎Selain soal kedisiplinan ASN, Jimmi juga menyoroti persoalan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas yang kerap digunakan ASN dan karyawan perusahaan tambang pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

‎‎“Salah satu bonus dari kedisiplinan adalah mobilitas yang lebih teratur. Namun tetap diperlukan langkah riil untuk mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan,” ujarnya.

‎Untuk itu, ia meminta Pemda mempercepat peningkatan fasilitas jalan dan membuka jalur alternatif menuju kawasan perkantoran. Upaya tersebut diyakini dapat mengurai kepadatan lalu lintas di titik rawan.

‎“Saya berharap ada peningkatan akses jalan sebagai upaya mengurangi kemacetan dan kepadatan lalu lintas. Ini penting demi keamanan dan kelancaran ASN maupun masyarakat,” tegasnya.

‎Jimmi menambahkan, beberapa titik di jalur yang bersinggungan antara jam kerja ASN dan pekerja tambang kerap mengalami penumpukan kendaraan. Kondisi tersebut dinilai rawan terjadi kecelakaan karena banyak pengendara yang terburu-buru mengejar waktu. (Adv)

Artikel Ketua DPRD Kutim Minta Pemda Perketat Pengawasan Absensi ASN ‎ pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur – Belakangan kontroversi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) mencuat.

Namun menanggapi masalah ini, DPRD Kutim  menegaskan komitmen terhadap transparansi anggaran.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyampaikan klarifikasi resmi guna mengakhiri beredarnya informasi keliru terkait nilai belanja pegawai yang disebut mencapai lebih dari Rp3 triliun.

Menurut Jimmi, isu tersebut muncul akibat kekeliruan dalam membaca struktur APBD yang menggabungkan sejumlah pos pengeluaran berbeda.

Ia menegaskan bahwa angka tersebut tidak pernah tercantum dalam dokumen resmi anggaran.

“Kemungkinan besar terjadi penjumlahan yang tidak tepat antara biaya operasional dan belanja pegawai. Data resmi tidak menunjukkan angka sebesar itu,” jelas Jimmi saat memberikan keterangan di Sangatta, Senin 24 November 2025.

Menurutnya, disinformasi anggaran dapat menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Jimmi juga menegaskan bahwa seluruh komponen belanja daerah telah disusun sesuai ketentuan pemerintah pusat, termasuk batasan maksimal belanja pegawai. Rasio belanja pegawai Kutim dipastikan masih berada dalam koridor aman.

“Belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total APBD. Ini sudah sesuai regulasi,” tegasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, juga mengajak masyarakat untuk mengandalkan sumber informasi resmi agar tidak terjebak pada interpretasi keliru dokumen anggaran.

“Kami terus menjaga agar tata kelola anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku,” ujarnya. (Adv)

Artikel Ketua DPRD Kutim Jimmi Tepis Disinformasi Belanja Pegawai 2025 pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang beredar di masyarakat mengenai belanja pegawai tahun anggaran 2025 yang disebut membengkak hingga lebih dari Rp3 triliun.

‎Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam struktur APBD Kutim.

‎“Angka sebesar itu kemungkinan muncul karena digabungkan dengan biaya operasional, belanja pegawai, dan gaji,” ujar Jimmi kepada sejumlah awak media, di Sangatta, Senin 23 November 2025.

‎Ia menekankan pentingnya masyarakat memperoleh informasi berdasarkan data resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman.

‎Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memastikan bahwa komposisi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Menurutnya, rasio belanja pegawai terhadap total APBD masih berada dalam batas aman sebagaimana diatur oleh pemerintah pusat.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai (di luar tunjangan guru melalui TKD) paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

‎“Intinya tidak melampaui 30 persen dari total APBD. Semua masih sesuai aturan,” tegasnya.

‎Ia berharap klarifikasi ini dapat meredakan kesimpangsiuran informasi yang beredar di publik.

‎Jimmi menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah Kutai Timur berjalan sesuai koridor hukum, transparan, dan tidak ada penyimpangan alokasi sebagaimana yang diisukan.

‎Dengan pernyataan tersebut, pimpinan DPRD Kutim mengajak masyarakat untuk tetap percaya pada mekanisme pengawasan dan pengelolaan anggaran.

‎”Kami melakukan ini demi menjaga akuntabilitas dan stabilitas fiskal daerah,” pungkasnya.(adv)

Artikel Ketua DPRD Kutim Luruskan Isu Pembengkakan Belanja Pegawai 2025 pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Pemerintah Kabupaten Kutim menandatangini nota kesepakatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp5,73 triliun.

‎Kesepakatan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke 11 masa persidangan pertama, di ruang sidang utama DPRD Kutim, pada Jum’at malam (21/11).

‎DPRD Kutim bersama Pemkab Kutim menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026.

‎Secara rinci APBD Kutim tahun 2026 bersumber dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 431 miliar, Pendapatan Transfer mencapai Rp 5,21 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 91,9 miliar.

‎Di sisi pengeluaran, total Belanja Daerah disepakati berada di angka Rp 5,71 triliun. Angka tersebut naik dari proyeksi sebelumnya yang hanya diangkat Rp4,86.

‎Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan wujud sinergi yang produktif antara kedua lembaga.

‎Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan tersebut juga sudah seuai dengan peraturan yang berlaku.

‎”Penggunaan anggaran yang tersedia dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami mengingatkan kepada semua anggota DPRD, untuk lebih produktif, proaktif di dalam menjalankan fungsi,” katanya.

‎Dia mengatakan pihaknya siap terus mengawal APBD Kutim tahun 2026 untuk dijalankan dengan baik dan benar. Sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan secara menyuluruh.

‎Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa penandatanganan dokumen KUA-PPAS ini merupakan fondasi utama yang akan digunakan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD TA 2026.

‎”Kesepakatan ini mencakup asumsi dasar, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang kesemuanya menjadi acuan utama dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara,” tuturnya.

‎Dia menyampaikan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, pembahasan APBD tahun 2026 menjadi sinyal positif untuk mensukseskan pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang akan di laksanakan di tahun depan.

‎Ardiansyah juga mengapresiasi pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim yang cepat dalam merumuskan APBD Kutim 2026 sebelum waktu yang ditentukan.

‎”Itu akan terus berjalan dan insyaallah mungkin hari Senin kita sudah siap untuk menyampaikan penyampaian nota anggaran APBD,” pungkasnya.(adv)

Artikel DPRD Kutim Bersama Pemda Sepakati APBD tahun 2026 Rp5,73 T pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah pesisir masih terkendala kewenangan pengelolaan laut yang berada di tangan Pemerintah Provinsi.

‎Menurut Jimmi, meski pembahasan mengenai pengembangan TPI telah masuk dalam agenda, langkah teknis belum dapat dilakukan sebelum adanya regulasi dan keputusan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi.

‎Ia menjelaskan bahwa operasional TPI yang berada di kawasan laut tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

‎“Memang rencana pembahasan TPI sudah ada. Namun, perlu diingat, wilayah laut sepenuhnya menjadi kewenangan Provinsi,” ujarnya.

‎Ia menambahkan bahwa DPRD Kutim saat ini menunggu kejelasan mekanisme kerja sama serta aturan pembagian hasil kekayaan laut antara provinsi dan daerah.

Hal ini menjadi dasar penting sebelum pengelolaan TPI dapat dijalankan secara optimal di tingkat kabupaten.

‎“Kami menunggu saja bagaimana Provinsi akan mengatur mekanisme kerjasamanya,” kata Jimmi.

‎Jimmi menekankan bahwa Pemkab Kutim sedang memfokuskan perhatian pada kebutuhan mendesak nelayan, yakni ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

‎Ia menyebut adanya upaya dari investor untuk mengelola Stasiun Pengisian BBM untuk Nelayan (SPBN) menjadi langkah yang harus segera dipastikan realisasinya.

‎“Saat ini, yang paling mendesak adalah adanya upaya dari investor untuk mengelola SPBN. Itu yang harus kita pastikan dulu ketersediaannya,” tegasnya.

‎Terkait persentase bagi hasil kekayaan laut antara provinsi dan kabupaten, Jimmi menyebut belum ada rincian resmi yang disampaikan.

‎Namun ia menekankan bahwa apa pun skemanya, hasil perikanan Kutai Timur harus tetap disalurkan melalui pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

‎Jimmi juga menegaskan pentingnya keberadaan TPI sebagai infrastruktur penopang sektor perikanan, baik untuk memperlancar distribusi hasil tangkapan maupun memastikan ketersediaan sumber protein hewani bagi masyarakat.

‎“Tentu saja pengembangan TPI itu penting. Fasilitas tersebut merupakan sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kutim,” pungkasnya. (Adv)

Artikel Ketua DPRD Kutim Tunggu Kejelasan Kewenangan Provinsi Terkait Rencana Pengembangan TPI ‎ pertama kali tampil pada Teraskata.com.