Bontang – Masalah penebangan pohon mangrove di Bontang Kuala (BK) turut disoroti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Dirinya menyayangkan hal itu karna merusak alam dan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam.

Menurutnya, dinas terkait dan pemerintah setempat harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait mangrove, agar memahami fungsi dan manfaat dari tanaman mangrove.

“Saya kira kalau penebangan mangrove kita sudah tau masyarakat perlu edukasi ya. Ini kita bicara edukasi bagaimana masyarakat tau mangrove banyak manfaatnya. Terkait abrasi, banjir dan lain sebagainya,” ucapnya saat ditemui, Kamis (22/8/2024).

Lebih jauh, politisi partai golkar itu mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan tindakan kriminal, selain merugikan daerah karna berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam, juga merugikan masyarakat karna dapat dipidana.

“Keluar dari konteks itu, ini adalah perbuatan melawan hukum. Ini yang harus dipahami dan diedukasi oleh pihak kelurahan bahwa menebang mangrove sembarangan itu ada pidananya,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 78 ayat (7) dan Pasal 41, penebangan pohon mangrove diatur secara ketat dengan sanksi pidana bagi pelakunya.

Pasal 41 mengatur larangan penebangan pohon dalam radius 130 kali jarak pasang laut terendah dan tertinggi, sementara Pasal 78 ayat (7) menetapkan kewajiban mengganti kerugian apabila penebangan terjadi.

“Ini yang harus ditahu. Mungkin kurangnya pengetahuan dari masyarakat yang menganggap itu hanya tanaman biasa, pohon biasa yang bisa ditebang. Ini perlu edukasi dari dinas terkait, pihak kecamatan, kelurahan, mangrove itu selain untuk lingkungan, tapi itu juga ada potensi pelanggaran hukum,” jelasnya.

Andi Faizal berharap dengan adanya edukasi kepada masyarakat, kejadian serupa tidak lagi berulang.

“Jangan sampai nanti ada masyarakat yang diadukan kepada pihak berwajib karena menebang mangrove sembarangan. Ini yang perlu diedukasi,” pungkasnya. (adv)

Artikel Masalah Penebangan Mangrove di BK, Ketua DPRD Bontang Minta Warga Diberi Edukasi pertama kali tampil pada Teraskata.com.

Bontang – Proyek Penataan Jalan Tanjung Laut (PU) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Kehutanan Kota Bontang mendapat sorotan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam.

Andi Faizal mengatakan, sebelum pengerjaan proyek dilakukan, pelaksana harusnya sudah safety, agar tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Pentingnya dinas terkait harus lebih memahami terkait dengan safety ketika mengerjakan sebuah kegiatan proyek. Apalagi di trotoar BK yang saat ini sudah sangat parah kondisinya,” ucapnya saat ditemui, Kamis (22/8/2024).

Menurutnya, pengerjaan proyek harusnya mengacu pada standar operasional prosedur demi keselamatan kerja, terutama agar tidak membahayakan masyarakat yang melintasi area pengerjaan jalan.

“Ketika membuka jembatan kayu seharusnya diberi rambu-rambu. Ini saya kira hal paling utama ketika mengerjakan proyek adalah safety dan pemberitahuan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai terulang lagi seperti itu,” terangnya.

Dirinya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk melakukan intervensi terhadap proyek-proyek nasional di Kota Bontang, namun tidak masuk dalam skala prioritas.

“Inikan menyangkut nyawa dan kita liat memang trotoar ini sekarang harusnya diintervensi sama pemerintah,” ujar Andi Faizal.

“Artinya walaupun ini kewenangan daripada pusat, tapi inikan menyangkut keselamatan dari penduduk Bontang Kuala,” lanjutnya.

Anggota Fraksi Golongan Karya itu mengaku sudah berulang kali menyampaikan pada pemerintah agar menggunakan dana APBD untuk proyek-proyek yang mendesak.

“Tapi pemerintah selalu beranggapan bahwa tidak usah pakai dana APBD, pakai dana pusat saja. Tapi intinya sekarang itu juga bukan prioritas,” tandasnya.

Selanjutnya, ia mendesak pemerintah untuk lebih cepat dalam mengintervensi proyek-proyek yang mendesak demi mengantisipasi keselamatan warga.

“Ini sebenarnya yang kita harapkan ketika ada kondisi urgen berkaitan dengan keselamatan masyarakat, seharusnya kalau tidak ada kejelasan dari pusat, dikasih untuk mengambil alih kegiatan itu. Seharusnya pemerintah bisa mengintervensi itulah lebih cepat,” pungkasnya. (adv)

Artikel Anggota DPRD Bontang Minta Pemkot Jadikan Pengerjaan Trotoar Tanjung Laut Sebagai Prioritas pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.COM, SAMARINDA– Andi Faisal Assegaf, Anggota DPRD Kaltim, turut menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama antar desa se-Kabupaten Paser.

Agenda ini digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Paser, dengan tujuan mempererat silaturahmi di bulan Ramadan.

Andi Faisal berharap kegiatan semacam ini dapat terus digelar rutin tidak hanya di bulan sudi Ramadan.

“Saya berharap kegiatan acara berbuka puasa bersama ini tidak hanya sampai disini saja namun bisa dilanjutkan setelah bulan ramadhan juga untuk memperat silaturahmi antar Desa yang ada di Kabupaten Paser “ ujar Andi Faisal, Senin (17/4/2023).

Andi Faisal menerangkan, desa-desa di Kabupaten Paser perlu sinergi dan kolaborasi untuk pembangunan desa.

Menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang maju dimulai dari desa.

“Artinya, memang perlu bersatu, tak boleh sendiri-sendiri. Membangun komunikasi hingga tingkat pusat, agar mendapat perhatian untuk Paser yang maju dan berkembang,” jelas Legislator Karang Paci ini.

Andi Faisal pun berkomitmen, untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Paser sesuai dengan tugas dan fungsinya di DPRD Kaltim. Ia menyatakan, kehadiran kader Demokrat di setiap tingkatan sangat penting untuk memajukan Kabupaten Paser. (ADV/DPRDKALTIM)

Artikel Andi Faisal Hadiri Silaturahmi APDESI Paser, Upaya Sinergi Perkuat Pembangunan Desa pertama kali tampil pada Teraskata.com.