TERASKATAKALTIM – Kebutuhan akan infrastruktur jalan yang layak kembali menjadi sorotan dalam rapat Komisi III DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III, Subandi, menyampaikan keprihatinannya terkait terbatasnya anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kutai Barat (Kubar).
“Dari total Rp28 miliar, sekitar Rp10 miliar dialokasikan untuk kebutuhan BBM. Itu berarti anggaran efektif yang bisa digunakan untuk pekerjaan jalan hanya sekitar Rp18 miliar. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri,” kata Subandi, Jumat (23/5/25).
Ia menjelaskan, anggaran tersebut belum sebanding dengan kondisi lapangan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup serius dinilai belum bisa ditangani secara menyeluruh karena terbatasnya dukungan peralatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sementara ini, sebagian besar pekerjaan masih mengandalkan sistem sewa atau pinjam alat berat.
“Masyarakat sering menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan, dan kami memahami itu. Tapi di sisi lain, ketersediaan alat juga jadi kendala yang cukup memengaruhi kecepatan perbaikan,” jelasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi III mendorong pemerintah provinsi untuk meninjau kembali komposisi anggaran, khususnya dalam konteks infrastruktur dasar.
“Penyesuaian semoga dapat memberi ruang lebih bagi pemeliharaan jalan secara berkala dan terencana,” ujarnya.
“Infrastruktur seperti jalan punya peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi idealnya ini tetap menjadi bagian yang diperhatikan dalam perencanaan anggaran,” tambahnya.
Harapannya, agar pembenahan infrastruktur dasar menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah, seiring dengan upaya pemerataan dan peningkatan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Timur.
RF (ADV DPRD KALTIM)
