Sapto Setyo Soroti Ormas Bermasalah: Potensi Ganggu Keamanan dan Iklim Investasi Kaltim

TERASKATAKALTIM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyatakan keprihatinannya terhadap munculnya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ditengarai menyimpang dari fungsi sosial dan justru menunjukkan gejala premanisme.

Ia menegaskan, negara harus hadir dalam memastikan bahwa ormas tidak menjadi sumber keresahan, apalagi ancaman bagi stabilitas daerah.

“Ormas seharusnya menjadi perekat sosial, bukan alat intimidasi. Kalau ada yang mulai bertindak semena-mena, itu bukan lagi organisasi masyarakat, tapi sudah keluar dari nilai-nilai kebangsaan,” ujar Sapto, Rabu (14/5/25).

Isu keberadaan ormas bermasalah kembali mengemuka setelah sejumlah laporan menyebut adanya aktivitas kelompok tertentu yang dinilai mulai mengganggu ketertiban dan kenyamanan, termasuk di kawasan industri. Kondisi tersebut bahkan dikhawatirkan berdampak pada kepercayaan investor untuk menanamkan modal di daerah.

Sebagai respon, Pemprov Kaltim bersama Kemenko Polhukam tengah merancang strategi penanganan khusus. Salah satunya adalah rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang fokus memantau dan menindak ormas-ormas yang terbukti menyimpang.

Sapto menyambut baik langkah tersebut, namun mengingatkan bahwa penanganan tak cukup berhenti di level penindakan. Menurutnya, pendekatan yang digunakan juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan kultural, mengingat banyak ormas di Kaltim berangkat dari basis etnis dan tradisi yang berbeda-beda.

“Satgas ini penting, tapi harus diiringi dengan pembinaan. Setiap ormas punya latar belakang yang unik, jadi pendekatannya juga jangan disamaratakan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap ormas perlu dilakukan secara berkala dan sistematis, termasuk melalui pemetaan fungsi serta program organisasi yang aktif di masyarakat.

Jika tidak diawasi, kata dia, ormas bisa menjadi celah munculnya konflik atau bahkan penghalang arus investasi karena menciptakan rasa tidak aman.

DPRD Kaltim, menurut Sapto, mendukung penuh setiap upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban, namun juga mendorong agar pembinaan sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan.

“Tujuan kita bukan membubarkan, tapi mengembalikan ormas ke jalurnya: menjadi mitra pembangunan, bukan sumber masalah,” tutupnya.

RF (ADV DPRD KALTIM)