Perlambatan Ekonomi Ancam APBD Kaltim, DPRD Dorong Gali Sumber Pendapatan Baru
TERASKATAKALTIM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan kekhawatiran terhadap tren perlambatan ekonomi yang mulai berdampak signifikan pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Dalam agenda monitoring bersama BPKAD dan Bapenda Kaltim, Rabu (28/5/2025), Sapto menekankan pentingnya eksplorasi potensi pendapatan baru demi menjaga stabilitas fiskal daerah.
“APBD kita mengalami perlambatan, dan salah satu penyebabnya adalah Perpres Nomor 1 Tahun 2025 yang secara tidak langsung menekan daya beli masyarakat dan memperlambat penyerapan anggaran,” ujar Sapto.
Dampak lain datang dari sektor pertambangan, terutama batu bara yang selama ini menjadi andalan pendapatan Kaltim. Penurunan harga dan produksi mengakibatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor ini turut menyusut.
Kondisi ini menurutnya memaksa pemerintah daerah mencari sumber penerimaan alternatif.
Baca Juga:
“Beberapa perusahaan tambang mulai terdampak, dan ini otomatis menekan DBH. Kondisi pendapatan asli daerah juga mengalami depresiasi,” jelas politisi Golkar itu.
Selain menyoroti sektor tambang, Sapto juga mendorong optimalisasi potensi dari sektor lain yang belum tergarap maksimal, seperti personal income (PI) 10 persen, serta peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pajak Kehutanan (PKH) dan Pajak Penjualan Hasil Tambang (PKT).
Menurutnya, meski sektor kehutanan dan pertambangan banyak memberi dampak lingkungan, kontribusi finansialnya terhadap kas daerah justru minim.
“Kaltim menanggung kerusakan hutan dan lingkungan, tapi tidak menerima imbal balik yang sebanding dari PKH dan PKT. Kami sudah surati Gubernur agar mendesak Kementerian ESDM turun tangan,” tegasnya.
Sapto berharap upaya optimalisasi berbagai potensi pendapatan ini bisa segera diakomodasi dalam penyusunan P-APBD 2025 dan APBD Murni 2026.
Ia mengingatkan pentingnya keadilan fiskal, agar sumber daya alam yang terkuras memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
“Jangan sampai kita hanya jadi ladang eksploitasi, tapi tidak mendapat pembagian yang layak. Semua potensi harus dimaksimalkan demi masa depan Kaltim,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
