TERASKATAKALTIM– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Kegiatan ini berlangsung di Lamin Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada Senin (5/5/2025), dan menjadi langkah awal dalam menentukan arah pembangunan provinsi selama lima tahun ke depan.
Musrenbang ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan adaptif terhadap kondisi fiskal daerah.
Namun, pelaksanaannya menuai catatan dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang menyoroti keterlambatan jadwal forum tersebut.
“Menurut ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Musrenbang Provinsi seharusnya sudah digelar pada pertengahan April. Tapi karena beberapa kendala teknis, baru bisa dilaksanakan awal Mei,” ujar Hasanuddin.
Dalam forum ini, DPRD menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, khususnya inisiatif GratisPol yang mencakup pendidikan gratis dan layanan kesehatan tanpa biaya.
Namun, Hasanuddin mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya.
“Program-program prioritas ini sangat positif dan sejalan dengan RPJMN. Tetapi kondisi fiskal kita menuntut kehati-hatian. Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat turun cukup tajam, dan ini berdampak langsung terhadap kapasitas APBD kita,” jelasnya.
Ia menambahkan, penurunan DBH telah mengakibatkan proyeksi APBD Kaltim untuk tahun 2026 hanya berkisar Rp18 triliun, dari sebelumnya sekitar Rp20 triliun. Di sisi lain, dana tersebut masih harus dibagi dengan sepuluh kabupaten dan kota yang ada di wilayah Kaltim.
“Kondisi ini mendorong kita untuk melakukan efisiensi dalam banyak hal. Termasuk Musrenbang kali ini, yang biasanya digelar di luar kota, kini kita laksanakan secara lebih hemat di Lamin Etam,” imbuhnya.
Musrenbang RPJMD kali ini menjadi tonggak penting bagi pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam mengarahkan pembangunan daerah.
“Di tengah keterbatasan fiskal dan kewenangan, forum ini juga menjadi ajang evaluasi atas efektivitas desentralisasi di daerah kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
