TERASKATAKALTIM – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mendorong pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis distribusi tenaga medis di daerah-daerah terpencil. Andi menegaskan bahwa masalah ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara adil dan terukur.
Menurut Andi, ketimpangan fasilitas dan insentif antara kota besar dan wilayah pedalaman membuat tenaga medis lebih memilih berkarier di perkotaan. Padahal, masyarakat di daerah terpencil berhak mendapatkan layanan kesehatan yang setara.
“Ketika fasilitas dan insentif lebih menggiurkan di kota, tentu saja tenaga medis lebih memilih tinggal dan bekerja di sana. Tapi masyarakat di pedalaman juga punya hak yang sama atas layanan kesehatan,” ujarnya, Senin (28/4/25).
Lebih lanjut, Andi menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga medis sebagai kunci pemerataan pelayanan kesehatan. Ia menyebutkan bahwa selain pemerataan distribusi, pemerintah perlu menjamin kesejahteraan dokter yang ditugaskan di daerah pelosok, mulai dari penyediaan rumah dinas, insentif yang kompetitif, fasilitas kesehatan yang layak, hingga akses transportasi yang memadai.
Ia mengibaratkan kesejahteraan dokter sebagai “piring nasi” yang harus tersedia agar mereka mau mengabdi di wilayah terpencil.
“Kalau piring nasinya saja tidak tersedia, bagaimana kita bisa berharap mereka betah di sana?” tegasnya.
Andi juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun solusi jangka panjang. Terlebih, Kalimantan Timur kini berperan penting sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga pemerataan layanan kesehatan menjadi semakin krusial.
Sebagai contoh, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bontang yang berhasil menarik dokter spesialis dengan menawarkan insentif besar. Menurutnya, keberhasilan itu membuktikan bahwa dengan kemauan politik yang kuat, solusi konkret bisa ditemukan.
“Pemprov harus belajar dari langkah-langkah seperti ini dan lebih agresif dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemerataan layanan kesehatan,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
