Hasanuddin Mas’ud Desak Akselerasi Pembangunan Jalan, Harga Sembako di Perbatasan Kaltim Dinilai Terlalu Tinggi
TERASKATAKALTIM – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan keprihatinannya atas masih tingginya harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan provinsi tersebut.
Ia menilai, akar persoalan bukan semata pada faktor distribusi, melainkan minimnya infrastruktur jalan yang memadai sebagai penunjang mobilitas logistik.
Hasanuddin menyebut bahwa pembangunan jalan menuju kawasan pedalaman dan perbatasan belum menjadi prioritas yang nyata dari pemerintah. Akibatnya, biaya distribusi barang melonjak dan berdampak langsung pada harga sembako yang harus ditanggung masyarakat di daerah terpencil.
“Ketika akses jalan buruk, maka biaya pengangkutan ikut naik, dan itu langsung dibebankan ke warga. Ini persoalan klasik yang belum pernah betul-betul diselesaikan,” tegasnya, Rabu (14/5/2025).
Ia menegaskan, ketimpangan harga bahan pokok antara kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan dengan wilayah perbatasan merupakan cermin dari ketimpangan pembangunan.
Baca Juga:
Dalam pandangannya, subsidi atau bantuan sosial bersifat sementara dan bukan solusi jangka panjang.
Menurut Hasanuddin, pembangunan jalan yang layak adalah kunci utama dalam menciptakan keadilan ekonomi di seluruh wilayah Kaltim. Ia meyakini, dengan infrastruktur yang baik, logistik bisa bergerak lebih efisien, dan harga sembako pun otomatis menyesuaikan.
“Ini bukan hanya soal fisik jalan, tapi soal kehadiran negara di tempat-tempat yang selama ini tertinggal. Kalau kita ingin Kaltim yang merata, maka kita harus mulai dari wilayah yang selama ini paling minim sentuhan pembangunan,” ujarnya.
Hasanuddin juga mendorong pemerintah provinsi, khususnya di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim, untuk mempercepat realisasi proyek-proyek jalan yang selama ini sudah masuk dalam rencana, tetapi belum terealisasi di lapangan.
Ia menyayangkan keterlambatan tersebut, yang menurutnya memperpanjang ketimpangan dan menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan warga perbatasan.
Lebih dari sekadar konektivitas, Hasanuddin menyebut jalan sebagai simbol dari distribusi keadilan. Ia menilai, masyarakat perbatasan berhak mendapatkan akses ekonomi yang sama seperti warga kota, dan hal itu hanya bisa dicapai jika jalur distribusi fisik dibangun secara merata.
“Jalan itu bukan hanya infrastruktur, tapi jalur pemerataan. Kalau akses dibuka, maka kesempatan ekonomi juga terbuka,” katanya.
Sebagai pimpinan legislatif, Hasanuddin menyatakan komitmennya untuk mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada pembangunan kawasan tertinggal.
Ia memastikan DPRD akan mendukung penuh pengalokasian dana untuk pembangunan jalan yang strategis bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari yang selama ini tertinggal. Kalau tidak, kita hanya akan menciptakan Kaltim yang timpang,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
