H Baba Soroti Minimnya Sekolah Negeri di Balikpapan, Dorong Pembangunan SMA Baru
TERASKATAKALTIM – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H Baba, menegaskan pentingnya penambahan sekolah menengah atas negeri di Kota Balikpapan guna menjawab keterbatasan daya tampung yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Baru sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang bisa tertampung di sekolah negeri. Sisanya, hampir separuh, harus masuk sekolah swasta,” ungkapnya pada Kamis (12/6/25).
Ia menjelaskan bahwa jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang terbatas menjadi penyebab utama masih banyaknya siswa yang tidak bisa mengakses pendidikan negeri.
Hal ini, menurutnya, berdampak langsung pada keadilan akses pendidikan bagi masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengusulkan pembangunan dua SMA baru pada tahun 2025. Selain itu, perluasan SMK Negeri 5 juga tengah direncanakan, dengan pemanfaatan lahan seluas 16 hektare.
Baca Juga:
“Lahan itu akan kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah, baik dengan menambah rombel maupun membangun unit sekolah baru,” jelasnya.
Meski pelaksanaan PPDB di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai berjalan cukup lancar, H Baba menyoroti kecenderungan siswa hanya memilih sekolah-sekolah favorit.
Fenomena ini menurutnya turut menyebabkan ketimpangan distribusi siswa dan membuat sebagian sekolah kelebihan peminat sementara lainnya sepi.
“Kalau mau merata, semua lulusan SMP sebenarnya bisa tertampung. Tapi kebanyakan siswa hanya ingin sekolah di tempat yang dianggap unggulan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh jalur PPDB masih tetap diberlakukan, termasuk reguler, domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi.
Jalur domisili, menurutnya, menjadi salah satu yang cukup dinamis karena kerap mengalami perkembangan.
“Kita siapkan ruang tambahan sekitar 5 persen di jalur domisili, karena ini memang yang paling sering berubah,” terangnya.
Sebagai bentuk pengawasan, H Baba menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim akan turun langsung ke berbagai daerah untuk memantau jalannya PPDB di lapangan.
“Sangat pentingnya transparansi dalam setiap tahap agar proses berjalan sesuai aturan dan harapan masyarakat,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
