Teraskata.com

Dari Timur Membangun Indonesia

DPRD Kaltim Tegas Kawal Pendidikan Gratis, Ekti: Realisasi Butuh Waktu dan Proses

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel.(dok: teraskata)

TERASKATAKALTIM — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel, menegaskan bahwa pelaksanaan program-program prioritas di Kaltim, khususnya di bidang pendidikan, tidak bisa dilakukan secara instan.

Ia menyampaikan bahwa pihak legislatif tetap konsisten mengawal kebijakan strategis agar dapat berjalan sesuai target dan tahapan.

Menurut Ekti, program pendidikan gratis yang digagas Pemprov Kaltim memang menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa penyusunan kebijakan publik seperti ini memerlukan waktu, penyesuaian anggaran, serta regulasi yang mendukung.

“Semua program, termasuk pendidikan gratis, tidak bisa langsung dieksekusi begitu saja. Ada perencanaan, pembahasan, dan penyesuaian anggaran. Ini semua butuh proses,” jelas Ekti, Selasa (10/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemprov telah mulai merealisasikan program Gratispol dan Jospol yang menyasar mahasiswa baru di tahun anggaran 2025.

Program ini akan berlanjut dan mendapat dukungan penuh dari DPRD melalui penguatan di APBD 2026.

“Masyarakat akan mulai merasakan manfaatnya secara bertahap, dan itu sudah dimulai tahun ini. Perlu dukungan semua pihak agar keberlanjutannya bisa terjaga,” tuturnya.

DPRD, lanjut Ekti, tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah yang ikut bertanggung jawab terhadap implementasi visi-misi kepala daerah.

Ia menyebut bahwa janji kampanye harus diterjemahkan secara nyata dalam program pembangunan jangka menengah.

“Fungsi kami bukan hanya menyetujui anggaran. Kami ikut memastikan setiap program dijalankan sesuai arah kebijakan daerah,” ujarnya.

Ekti juga menyoroti pentingnya edukasi publik terkait proses birokrasi. Ia menyebut bahwa banyak masyarakat belum memahami kompleksitas penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah, sehingga muncul anggapan bahwa janji belum ditepati.

“Bukan tidak jalan, tapi masyarakat perlu tahu bahwa semuanya ada mekanismenya. Tanpa pemahaman ini, program bagus pun bisa disalahartikan,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Ia berharap komunikasi antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat bisa lebih terbuka dan intensif, agar proses pembangunan berjalan dengan dukungan penuh dari semua elemen.

RF (ADV DPRD KALTIM)

[gnpub_google_news_follow]
Tutup