DPRD Kaltim Soroti Kemandekan Infrastruktur dan Potensi Ekonomi yang Tak Terjamah
TERASKATAKALTIM – DPRD Kalimantan Timur menyatakan sikap tegas atas berbagai persoalan krusial yang selama ini dinilai diabaikan. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan keprihatinannya terhadap lambannya penanganan jalan nasional serta praktik kegiatan bongkar muat kapal (Ship to Ship/STS) di Muara Berau yang tidak memberi kontribusi keuangan bagi daerah.
Menurut Hasanuddin, sejumlah ruas jalan nasional di wilayah Kaltim seperti di Batuah, Berau, hingga Mahakam Ulu, mengalami kerusakan cukup parah.
Ia menyebut kerusakan itu terjadi karena ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat dalam hal perbaikan dan pemeliharaan.
“Kalau kita terus berharap pusat turun tangan, jalan-jalan ini bisa makin rusak dan masyarakat yang jadi korban. Sudah saatnya kewenangan diserahkan ke provinsi agar penanganannya bisa lebih cepat,” tegasnya, Kamis (1/5/25).
Selain persoalan infrastruktur, Hasanuddin juga menyoroti tajam aktivitas STS di Muara Berau yang telah berlangsung selama hampir 15 tahun namun tak memberikan kontribusi satu rupiah pun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga:
“Potensinya besar, nilainya triliunan rupiah, tapi Kaltim tidak mendapat apa-apa. Ini jelas tidak bisa dibiarkan. Kalau memang tidak ada niat memberi manfaat untuk daerah, silakan pindah ke tempat lain yang punya aturan lebih tegas,” ujarnya.
Ia pun mendorong segera diterbitkannya regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur operasional STS agar tak lagi berlangsung tanpa koordinasi dan izin yang jelas. Hasanuddin menyebut bahwa kegiatan internasional semacam itu seharusnya melibatkan persetujuan dari gubernur.
“Ini bukan kegiatan kecil. Harusnya setiap kegiatan lintas negara seperti itu ada laporan dan rekomendasi resmi. Tapi kenyataannya, semua jalan begitu saja tanpa pengawasan,” jelasnya.
Dengan dukungan kuat dari Gubernur Kaltim yang baru, Hasanuddin menyatakan optimisme bahwa dua masalah besar ini bisa segera dituntaskan. Ia menekankan bahwa ini adalah bentuk komitmen dalam menjaga hak dan martabat masyarakat Kaltim.
“Kita bergerak bersama, ini waktunya Kaltim bersih-bersih dan mengambil alih kembali kendali atas apa yang menjadi haknya,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
