DPRD Kaltim Prioritaskan Layanan Dasar, Jalan Rusak, Ambulans Desa, dan Pupuk Jadi Sorotan Utama
TERASKATAKALTIM – Aspirasi masyarakat di berbagai pelosok Kalimantan Timur kembali menjadi landasan DPRD Kaltim dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Hal ini ditegaskan oleh Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, yang menyebut bahwa kebutuhan dasar seperti ambulans desa, perbaikan jalan lingkungan, dan distribusi pupuk pertanian menjadi fokus utama yang harus segera ditangani.
“Banyak usulan dari masyarakat yang kami terima bukan soal program besar, tapi hal-hal yang sangat mendasar seperti ambulans untuk desa terpencil atau jalan yang rusak parah. Itu yang perlu kita utamakan,” ujar Sapto pada Sabtu (10/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap sektor-sektor mendasar ini merupakan fondasi dalam membangun ketahanan sosial dan meningkatkan kualitas hidup di tingkat lokal. Menurutnya, ketika infrastruktur dasar terpenuhi, maka aktivitas ekonomi dan layanan publik lainnya akan berjalan lebih efektif.
DPRD Kaltim, kata Sapto, menilai bahwa penguatan layanan dasar harus menjadi prioritas dalam perencanaan program tahun mendatang. Fasilitas kesehatan yang memadai, akses jalan yang layak, dan dukungan pertanian yang merata dianggap sebagai kunci pemerataan pembangunan.
Salah satu kendala yang juga menjadi perhatian adalah kelangkaan pupuk bagi petani. Sapto menyoroti bahwa hingga kini, distribusi pupuk masih belum merata dan seringkali terlambat, yang berdampak pada produktivitas petani lokal. Ia mendorong agar alokasi anggaran diarahkan secara lebih tepat sasaran demi mendukung sektor pangan.
“Ketahanan ekonomi dimulai dari ketahanan sosial. Kalau jalan baik, ambulans tersedia, dan petani bisa tanam dengan pupuk yang cukup, maka sektor lainnya akan ikut tumbuh,” tegasnya.
Melalui pendekatan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga, DPRD Kaltim berharap agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata, termasuk di desa-desa dan wilayah terpencil yang selama ini kerap tertinggal dari pusat pertumbuhan ekonomi.
(RF | ADV DPRD KALTIM)