TERASKATAKALTIM– Keprihatinan atas insiden berulang di Jembatan Mahakam I memunculkan seruan keras dari DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mendesak agar Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) segera dicopot dari jabatannya menyusul lemahnya pengawasan yang menyebabkan tabrakan kapal tongkang terus terjadi.
Ekti tak menutupi kekecewaannya terhadap kinerja KSOP dan Pelindo. Ia menilai, rentetan tabrakan kapal bukan semata-mata insiden, melainkan kegagalan sistemik dalam manajemen pengawasan.
“Kalau saya punya kewenangan, sudah saya pecat. Ini bukan kecelakaan satu-dua kali. Ini bentuk nyata kegagalan pengawasan,” ucapnya tegas, Rabu (30/4/25).
Menurut Ekti, insiden yang terjadi berulang kali dalam waktu dekat menandakan bahwa SOP yang diberlakukan oleh KSOP tidak dijalankan dengan benar, atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satu kejadian yang ia angkat ialah putusnya tali kapal di malam hari, yang seharusnya dapat diantisipasi.
“Ini bukan lagi soal teknis, ini soal kelalaian sistemik. Masa kejadian seperti itu bisa lolos tanpa pengawasan? Artinya memang tidak ada sistem pengamanan yang jalan,” kritiknya.
Lebih lanjut, Ekti menuturkan bahwa DPRD telah berulang kali menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk kepada Gubernur, agar ada langkah konkret dalam menangani masalah ini. Namun hingga kini, belum terlihat perubahan signifikan dari sisi manajemen pengawasan.
“Setiap kali kami beri peringatan, setiap kali pula kami lihat tidak ada progres berarti. Kalau terus dibiarkan, jembatan ini bisa jadi bom waktu bagi keselamatan publik,” ujarnya.
Ekti pun menegaskan bahwa Kepala KSOP sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi dalam pengawasan lalu lintas sungai, seharusnya memiliki sikap ksatria untuk mundur jika memang tidak mampu memperbaiki sistem.
“Kesalahan sudah terlalu fatal. Tidak ada alasan untuk tetap bertahan jika gagal menjalankan tugas. Jabatan itu amanah, bukan tameng,” jelasnya.
Ia berharap agar Pemprov Kaltim dapat lebih berani mengambil tindakan cepat untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. Baginya, keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada mempertahankan jabatan seseorang.
“Yang harus dijaga itu nyawa dan keselamatan rakyat. Kalau sistem tidak mampu, ya harus diganti. Jangan sampai tragedi baru jadi titik sadar kita,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
