TERASKATAKALTIM – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyoroti lemahnya upaya mitigasi bencana di Kota Samarinda yang dinilai masih jauh dari memadai. Ia menegaskan perlunya penanganan yang lebih terstruktur dan konkret, menyusul maraknya bencana alam yang terjadi belakangan ini.
“Meskipun sudah ada kebijakan zonasi bencana, implementasinya masih lemah. Kesiapsiagaan masyarakat pun rendah karena minimnya fasilitas dan pelatihan,” ujar Sapto, Rabu (23/4/25).
Menurut politisi Partai Golkar ini, penanggulangan kebakaran menjadi salah satu contoh nyata dari kurangnya perhatian pemerintah. Ia menyebut masih banyak wilayah rawan kebakaran di Samarinda yang belum dilengkapi fasilitas pemadam memadai, serta masyarakat yang belum dibekali pelatihan tanggap darurat.
“Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pemerintah perlu menyiapkan sarana pemadam dan memberikan pelatihan kepada warga agar mereka tahu bagaimana harus bertindak saat bencana terjadi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sapto mendorong adanya pemetaan yang lebih detail terhadap daerah-daerah rawan bencana di Samarinda. Hal ini, tersebut perlu dilengkapi dengan sistem peringatan dini yang mudah diakses oleh masyarakat, serta edukasi dan sosialisasi berkelanjutan.
Ia juga mengkritisi pelaksanaan kebijakan zonasi bencana yang dinilainya kerap bersifat simbolis tanpa tindakan nyata di lapangan. Sapto menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan aksi yang konkret.
“Tanpa tindakan nyata, zonasi bencana hanya akan menjadi retorika kosong. Penanggulangan bencana memerlukan kerjasama semua pihak dan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terukur dan jelas,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, ia berharap pemerintah provinsi dan kota dapat menyusun kebijakan mitigasi bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan, demi menjamin keselamatan dan kesiapan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap wilayah rawan bencana benar-benar siap, baik secara fisik, infrastruktur, maupun mental masyarakatnya,” tutup Sapto.
RF (ADV DPRD KALTIM)
