Pemkab Kutim Kerja Keras di Sektor Pendidikan, Tapi Angka Anak Tidak Sekolah Masih Tinggi
TERASKATA.Com, Kutai Timur – Program pendidikan gratis yang telah berjalan sejak 2012 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum mampu menekan angka anak tidak sekolah secara signifikan.
Data terbaru Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri (Pusdatin) mencatat, Kutim sebagai Kabupaten dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim). Angkanya mencapai 12.802 anak.
Rinciannya, 9.463 anak belum pernah bersekolah (BPB), 1.451 anak lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan (LTM), dan 1.888 anak mengalami putus sekolah atau drop out (DO).
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengaku heran sekaligus mempertanyakan validitas data tersebut. Menurutnya, dengan adanya program wajib belajar 12 tahun serta berbagai beasiswa seperti Kutim Tuntas dan Kutim Stimulan, seharusnya jumlah anak tidak sekolah di wilayahnya tidak setinggi yang tercatat.
“Ini aneh, padahal kita sudah lama punya program pendidikan gratis dan wajib belajar di Republik Indonesia itu 12 tahun. Juga ada pendapat bahwa anak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi disebut juga tidak sekolah,” ujar Ardiansyah di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Sangatta Utara, pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Ardiansyah menilai data tersebut dapat menciptakan citra buruk bagi sektor pendidikan Kutim, seolah program yang telah dijalankan tidak memberikan hasil yang nyata. Ia mengungkapkan, ada kasus di mana seorang anak terdata sebagai tidak sekolah, padahal sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri.
“Ini membuat citra buruk Kutim. Seolah program-program selama ini yang kami jalankan tidak ada hasilnya. Padahal, ada data yang tidak sesuai kenyataan,” tambahnya.
Untuk memastikan kebenaran data, Bupati memerintahkan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), serta perangkat desa hingga Rukun Tetangga (RT) melakukan verifikasi langsung di lapangan.
“Jangan sampai menimbulkan informasi yang salah. Ketika diperiksa kembali, ternyata datanya tidak benar. Validasi itu penting,” tegasnya.
Hasil validasi awal yang dilakukan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kutim menunjukkan adanya penurunan jumlah anak tidak sekolah menjadi sekitar 11.042 anak, dengan rincian 7.320 anak BPB, 1.538 anak LTM, dan 2.184 anak DO.
Meski demikian, Ardiansyah menekankan verifikasi semestinya dilakukan oleh dinas terkait, bukan semata-mata oleh PKK yang bahkan belum mendapatkan dana hibah untuk kegiatan tersebut.
“Kalau ada data masuk di wilayah RT atau desa, segera cek, jangan dibiarkan. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita dan citra Kutim,” pungkasnya. (Ronny/teraskata)
