TERASKATA.Com, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf) secara mandiri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Saat ini, sektor tersebut masih ditempatkan di bawah Dinas Pariwisata agar kelembagaan pemerintahan lebih ramping dan efisien.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor menyebutkan jika pembentukan dinas baru justru berisiko menambah beban anggaran.
Selain itu, cakupan kerja dinas ekonomi kreatif dinilai hanya akan menyentuh sebagian kecil pembangunan ekonomi di daerah.
“Kita ada namanya struktur organisasi, kalau terlalu gemuk kan nanti banyak anggaran. Jadi diefektifkan juga untuk mengurangi anggaran,” ujar Noviari saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim, Rabu (17/9/2025).
Ia menegaskan, pemerintah daerah lebih memilih mengoptimalkan perangkat yang ada dibanding harus menambah struktur baru.
Menurutnya, upaya tersebut bisa tetap mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif tanpa harus menambah beban organisasi dan anggaran.
Namun, pandangan pemerintah daerah ini berseberangan dengan DPRD Kutim. Anggota Komisi B DPRD Kutim, Yusri Yusuf justru mendorong agar Dinas Ekraf berdiri sendiri.
Ia menilai, pembentukan dinas khusus akan mempercepat pengembangan sektor ekonomi kreatif di daerah.
“Kita lagi mencoba mencari nomenklaturnya untuk pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif. Karena ada kementerian ekonomi kreatif, tapi kenapa di daerah tidak ada? Itu nanti akan kita bahas bersama pemerintah,” kata Yusri dalam wawancara terpisah.
Menurut Yusri, landasan pembentukan dinas tersebut sudah cukup jelas. Bahkan, Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan ekraf.
“Bagusnya dinas tersendiri, karena itu lebih fokus pada pengembangan ekonomi kreatifnya nasional. Jadi lebih terpusat dengan kementrian. Lebih gampang itu cari jalur komandonya,” terangnya.
Yusri menambahkan, Kutim memiliki potensi besar di sektor kreatif yang jika dikelola dengan baik dapat membuka lapangan kerja, menarik investasi, hingga meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Kita berharap Dinas Ekonomi Kreatif bisa ada di tiap kabupaten/kota. Artinya lebih terfokus untuk pengembangan ekonomi,” bebernya. (Ronny/teraskata)
