Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akhirnya memperbarui nota kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) setelah masa kerja sama sebelumnya habis dan belum diperpanjang. Pembaruan ini menjadi pintu masuk penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kutim, terutama dalam mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik.
Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dalam pertemuan hybrid di Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Pusjar) LAN Samarinda, Selasa (3/3/2026).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi mengatakan, pembaruan MoU ini berangkat dari kebutuhan memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparatur di Kutim. Selama lima tahun terakhir, berbagai program pengembangan ASN memang telah difasilitasi LAN, namun implementasinya dinilai belum merata secara teknis.
“Ke depan kita ingin SDM kita lebih berinovasi dan berkreasi, mampu menciptakan solusi atas berbagai persoalan daerah melalui pendekatan inovatif,” ujar Junaidi saat dikonfirmasi, Rabu (4/3/2026).
Ia memastikan, draf MoU dan perjanjian kerja sama (PKS) kini telah final. Tahapan berikutnya tinggal penjadwalan penandatanganan antara Bupati Kutim dan Kepala LAN. Targetnya, penandatanganan rampung usai libur Idulfitri 1447 Hijriah atau sekitar awal Mei 2026.
Sementara itu, Kepala Pusjar SKPP LAN Dr. Rahmat mengapresiasi inisiatif pembaruan MoU yang digagas DPPKB Kutim. Menurut dia, kerja sama sebelumnya memang telah berakhir masa berlakunya sehingga perlu segera diperbarui agar program pengembangan ASN dapat berjalan optimal.
“Dengan MoU yang baru, kita bisa langsung menyusun teknis kerja sama, termasuk penyelenggaraan Akademi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting (AKSIS), tanpa harus menunggu persetujuan lagi dari Jakarta,” kata Rahmat.
Program AKSIS menjadi salah satu agenda strategis yang disiapkan dalam kerja sama ini, sebagai upaya memperkuat kapasitas ASN dalam menangani isu kemiskinan dan stunting secara kolaboratif dan berbasis inovasi.
Kerja sama tersebut tak hanya berdampak pada DPPKB, melainkan seluruh perangkat daerah di Kutim. Pemerintah daerah berharap, peningkatan kompetensi ASN melalui kemitraan dengan LAN akan bermuara pada kualitas pelayanan publik yang lebih baik serta percepatan kesejahteraan masyarakat. (Ronny)
