TERASKATA.Com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi menyambut positif keputusan pemerintah pusat terkait kenaikan tunjangan guru.
Ia menilai tambahan tersebut, meski tidak terlalu besar, tetap menjadi dorongan moral bagi tenaga pendidik di daerah.
“Tadi informasi dari keputusan Pak Menteri itu ada kenaikan tunjangan guru. Meskipun tidak besar, setidak-tidaknya naiklah. Mudah-mudahan itu bisa mendorong motivasi mereka dan memahami kondisi keuangan negara, terutama APBN,” ujar Jimmi saat ditemui di depan Kantor Bupati Kutim.
Ia menekankan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kesejahteraan guru.
Dalam pernyataannya, Jimmi menyoroti ketimpangan antara guru negeri dan guru swasta dalam hal tunjangan. Ia menilai guru negeri sudah relatif mendapatkan fasilitas yang cukup, sementara guru swasta masih tertinggal.
“Kita tetap mendorong guru-guru swasta. Yang negeri sudah cukup, tinggal yang swasta saja yang mungkin regulasinya mau direvisi terkait tunjangannya. Memang masih kecil untuk guru swasta,” tegasnya.
Menurut Jimmi, guru baik negeri maupun swasta adalah fondasi utama pembangunan SDM di daerah. Karena itu, perhatian dan kebijakan yang lebih kuat perlu diarahkan kepada mereka.
“Guru itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan daerah. SDM kita harus dimulai dari guru, jadi mereka memang harus mendapatkan perhatian lebih,” tambahnya.
Jimmi, yang ternyata masih aktif mengajar, juga menyoroti tantangan literasi di era media sosial. Menurutnya, banyak hoaks dan informasi menyesatkan yang mudah diakses siswa sehingga mengganggu fokus belajar.
“Banyak isu-isu dan hoaks berseleweran di media sosial. Itu menyita waktu anak-anak. Kita berharap mereka ketika membaca sesuatu ada referensi dan informasi yang valid di belakangnya. Dasarnya harus ilmu pengetahuan,” ujarnya.
Ia menilai peningkatan kualitas guru sangat penting agar mampu membimbing siswa menghadapi banjir informasi di dunia digital.
Dorongan Implementasi KUHP Baru untuk Lindungi Guru
Terkait polemik kriminalisasi guru dalam proses penegakan disiplin, Jimmi berharap aturan dalam KUHP baru dapat memberikan perlindungan bagi pendidik.
“Mudah-mudahan KUHP yang baru itu mengakomodir, jadi tidak ada kriminalisasi terhadap guru. Dulu zaman kita, hal-hal untuk mendisiplinkan itu biasa. Tapi tetap harus ada rasa respek kepada guru,” tuturnya.
Menjawab sorotan Menteri Pendidikan terkait masalah sosial siswa seperti ketergantungan gawai, judi online, serta tekanan ekonomi keluarga, Jimmi mengatakan DPRD bersama Forkopimda telah membahas mekanisme deteksi dini.
Menurutnya, peran guru sangat penting untuk membaca perubahan perilaku siswa di sekolah sebagai indikator awal adanya masalah di rumah atau lingkungan sosial.
“Semua masalah sosial dan psikologis siswa itu pasti berdampak pada keseharian mereka. Kita sudah rapatkan dengan Forkopimda. Deteksi dini terhadap kekerasan perempuan dan anak ada di situ, termasuk memperhatikan kondisi keseharian siswa,” pungkasnya. (Ronny/teraskata)
