TERASKATA.Com, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berpeluang memperoleh pinjaman pembangunan berskala besar dari pemerintah pusat dengan nilai hingga Rp2,5 triliun.
Dana tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek infrastruktur strategis dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, mengatakan peluang tersebut muncul setelah adanya konfirmasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait potensi kurang bayar dan kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) yang dimiliki Kutim.
“Saya bertanya ke Dirjen, apakah potensi kurang bayar dan kurang salur bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman. Mereka bilang bisa,” ujar Jimmi, di Sangatta, beberapa waktu lalau.
Menurut Jimmi, potensi kurang salur DBH Kutim diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, daerah dapat mengajukan pinjaman hingga 2,5 kali lipat dari jumlah tersebut.
“Potensi kita ada Rp1 triliun lebih. Jadi pinjaman itu bisa sampai Rp2,5 triliun,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pinjaman tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar. Seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang masih tertinggal di beberapa wilayah Kutim.
Selain itu, pinjaman juga diharapkan bisa memperkuat sektor ekonomi produktif, termasuk pengembangan kawasan industri dan pelayanan publik.
Jimmi menilai, peluang ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kemampuan Kutim. Khususnya dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan berkelanjutan.
Namun, ia menegaskan bahwa proses pengajuan pinjaman harus disertai perencanaan matang dan pengawasan ketat agar penggunaannya tepat sasaran.
“Pinjaman ini bukan hanya soal tambahan dana, tapi juga soal tanggung jawab kita dalam memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan dukungan kebijakan fiskal dari pusat, Kutim memiliki kesempatan besar untuk menumbuhkan perekonomian daerah secara lebih merata dan berkelanjutan.
“Kami berharap ini bisa menjadi momentum bagi Kutim untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)
