TERASKATA.Com, Kutai Timur — Pemangkasan anggaran yang tengah diberlakukan Pemkab Kutai Timur (Kutim) membuat sejumlah program pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersendat.
Namun Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kutim tak ingin aktivitas pendampingan di lapangan ikut stagnan.
Instansi itu memilih menggandeng perbankan untuk menutup celah yang muncul akibat efisiensi belanja daerah.
Kepala Diskop UKM Kutim, Teguh Budi Santoso, mengungkapkan sebagian kegiatan harus ditahan sementara karena menunggu kepastian dari anggaran perubahan. Kondisi itu dialami hampir semua OPD seiring penyesuaian fiskal di tingkat nasional.
“Kita harus tahan pedal gas dulu untuk beberapa kegiatan yang belum masuk anggaran murni,” ujar Teguh.
Meski begitu, pelayanan dasar tidak dihentikan. Konsultasi usaha, pendampingan harian, hingga pengawasan koperasi tetap berjalan dengan kekuatan personel yang ada. Teguh menegaskan, roda UMKM tidak boleh berhenti hanya karena pemerintah sedang berhemat.
Agar pembinaan tetap bergerak, Diskop UKM mulai menitikberatkan pada dukungan eksternal. Perbankan—mulai dari BPD hingga BPR—dilibatkan sebagai mitra untuk menggelar pelatihan, edukasi keuangan, hingga pembinaan manajemen usaha.
“Kita ajak perbankan ikut turun. Saling bantu. Kalau nunggu anggaran cair dulu baru bergerak, UMKM bisa ketinggalan,” jelasnya.
Strategi itu dinilai efektif untuk menjaga ritme pertumbuhan UMKM, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi rakyat di Kutim. Teguh berharap kemitraan serupa bisa diperluas ke sektor swasta lainnya.
Ia memastikan program yang sudah masuk anggaran murni tetap berjalan. Hanya program tambahan yang diusulkan lewat anggaran perubahan yang ditunda hingga alokasi benar-benar dipastikan untuk menghindari persoalan administrasi pembayaran.
“Harapan kami masyarakat bisa memahami kondisi ini. Yang penting semangatnya jangan turun. Begitu anggaran sudah fix, kita langsung tancap gas untuk memaksimalkan pembinaan,” pungkasnya.(adv)
