TERASKATA.Com, Kutai Timur – Pemerataan jaringan internet di Kutai Timur (Kutim) memasuki fase baru. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) menempatkan kolaborasi lintas pihak sebagai strategi utama untuk memperluas akses digital di daerah yang selama ini masih terisolasi sinyal.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menuturkan bahwa birokrasi tidak bisa bekerja sendirian untuk menyelesaikan masalah blank spot. Luas wilayah Kutim yang mencapai puluhan ribu kilometer persegi membuat intervensi butuh dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah provinsi hingga provider jaringan.
“Provider melihat sebaran penduduk. Kalau jumlah warganya sedikit, mereka belum berani bangun infrastruktur. Di situ pemerintah harus mengambil peran, tapi tetap dengan skala prioritas,” jelas Ronny, belum lama ini.
Diskominfo kini menempatkan fasilitas publik sebagai lokasi wajib jaringan. Kantor desa, puskesmas, sekolah, hingga UPT menjadi sasaran awal agar pelayanan dasar tidak terganggu.
Sementara itu, area dengan potensi ekonomi seperti pasar dan pusat keramaian akan dibantu melalui kolaborasi dengan swasta, termasuk pemasangan repeater atau penguat sinyal.
Namun, persoalan lain muncul di tingkat penggunaan. Ronny mengungkapkan bahwa sebagian jaringan pemerintah justru habis dipakai aktivitas non-layanan. Untuk itu, Diskominfo menata ulang pola pemakaian agar koneksi tidak tersedot untuk hiburan.
“Skemanya kami evaluasi, apakah nanti dibatasi kuota atau kecepatan. Yang jelas, pemanfaatannya harus kembali ke tujuan awal itu pelayanan publik,” tegasnya.
Dengan model kerja kolaboratif ini, Diskominfo optimistis upaya mempersempit blank spot di Kutim dapat berjalan lebih terukur dan adaptif terhadap kondisi lapangan.
