Tuntutan Demo CGC di Kutim, Dari Infrastruktur hingga Pencemaran Lingkungan
TERASKATA.Com, Kutai Timur – Gelombang demonstrasi terus terjadi di Kutai Timur sejak tiga hari terakhir. Teranyar, aksi unjukrasa dilakukan Aliansi Civil Guard Civil (CGC) Kutim dengan membawa puluhan tuntutan.
Berbeda dengan dua gerakan sebelumnya, yakni Aliansi Kutim Melawan dan Gerakan Solidaritas Kutai Timur, CGC berhasil menyampaikan tuntutannya kehadapan legislator Kutim, Selasa (2/09/2025).
Beberapa isu yang diangkat antara lain infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah kecamatan, seperti Busang dan Long Mesangat. Juga isu masuknya kendaraan perusahaan besar ke dalam kota yang menyebabkan kemacetan dan bahkan menimbulkan korban jiwa, hingga parkir liar yang meresahkan masyarakat.
CGC Kutim juga menyuarakan keluhan masyarakat terkait kendaraan besar yang melintas tidak sesuai aturan atau jam operasi, kegiatan dinas yang dianggap terlalu seremonial dan minim dampak nyata, serta maraknya kasus pelecehan seksual yang membutuhkan perhatian serius. CGC juga menyentil proyek pembangunan yang mangkrak dan masalah pencemaran lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, didampingi Wakil Ketua II DPRD bersama beberapa legislator lainnya
mengapresiasi keberanian massa menyampaikan aspirasi.
Baca Juga:
Ia mengaku memahami semangat perjuangan mahasiswa, karena dirinya juga pernah berada di posisi yang sama tahun 1998 silam.
“Saya ucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan. Semua aspirasi akan kami tampung dan pelajari. Ini adalah bentuk partisipasi yang sangat membangun,” ujar Jimmi.
Terkait isu nasional yang disuarakan mahasiswa, DPRD akan menindaklanjuti melalui pendekatan politik ke pimpinan partai masing-masing di pusat.
”Kita pastikan melalui partai bisa sampai ke pusat,” ucapnya kepada teraskata.com.
Diketahui, dalam waktu dekat akan kembali ada unjuk rasa oleh Aliansi Kutim Melawan, ditanyai apakah pihaknya dapat mereka sebagaimana yang terjadi hari ini. Jimmi mengaku siap.
“Mereka menyampaikan pendapat dilindungi Undang-undang, tentu mengapa tidak. Tapi satu selama cara penyampaian itu tidak anarkis,” tandasnya. (teraskata)
