TERASKATAKALTIM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ismail memberikan tanggapan terkait isu ketahanan pangan.
Dia mengatakan, Kaltim sudah dari dulu fokus pada persoalan ketahanan pangan. Ditandai dengan hadirnya Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
“Kita sangat harapkan Perda ini (dijalankan). Akan tetapi, sepertinya Perda ini belum terlalu serius dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, ada beberapa lahan potensial yang menjadi sumber pangan kita, itu belum dimaksimalkan,” kata Ismail, Kamis (02/11).
Pangan memang merupakan isu besar dalam pembangunan. Hal itu menjadi perhatian khusus tidak hanya bagi pemerintah pusat tetapi juga bagi daerah.
Ismail menjelaskan Pemerintah Provinsi tinggal melakukan pengelolaan yang baik, untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Sebab dari segi modal Kaltim mempunyai sumber daya di sektor pertanian yang cukup menjanjikan.
Lebih jauh Ismail mengatakan Kaltim punya lahan kebun sawit yang lebih luas. Apalagi, beberapa tahun terakhir terjadi penurunan jumlah produksi beras.
“Kalau kita melihat pertanian dalam arti luas, hari ini yang mendominasi adalah perkebunan sawit,” tegas anggota Fraksi-Nasdem itu.
“Harusnya kita (juga) mendorong ketahanan pangan, dan (terkait) ini pemerintah harus hadir. Karena yang menghadirkan potensi tanaman pangan itu bukan masyarakat,” sambungnya.
Saat ditanyai menyangkut komoditi yang berpotensi ekspor, Anggota Komisi II itu menjelaskan, selain dibutuhkan perluasan lahan, pemerintah juga perlu menyiapkan perangkat yang memadai.
“Ya harus menambah lahan baru dalam hal ini melakukan percetakan persawahan. Pemerintah juga harus memberi sarana memadai, termasuk pupuk, bibit unggul, dan fasilitas teknologi untuk menunjang kapasitas produksi,” imbuh Ismail.
“Ya sejauh ini sudah dilakukan, tapi masih banyak daerah yang belum memaksimalkan,” pungkasnya. (adv)
