TERASKATAKALTIM – Pemerataan pembangunan bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan yang diamanatkan sila kelima Pancasila.
Untuk itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak agar pemerataan pembangunan dapat tersalurkan ke seluruh elemen masyarakat.
Hal itu ditekankan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir.
Ketua Badan Kehormatan (BK) Kaltim itu mengatakan banyak infrastruktur di daerah tertentu yang tidak maksimal akibat tidak meratanya pembangunan.
Misalnya saja yang terjadi di Kota Bontang. Dimana masyarakat membutuhkan sumur untuk memenuhi kebutuhan air minum bersih.
Ada pula rehab Rumah Layak Huni (RLH) di Bontang yang masih banyak dibutuhkan dan beberapa sekolah pendidikan yang mengeluh terkait fasilitas yang kurang memadai.
Pemerataan pembangunan di sejumlah wilayah itu, menjadi catatan Sutomo Jabir.
“Bontang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan interkonektivitas Kaltim. Bontang telah ditetapkan sebagai kawasan industri berbasis migas dan kondensat. Untuk itu pembangunan infrastruktur penunjang, seperi jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, kelistrikan harus benar-benar direncanakan dengan baik,” kata legislator Partai besutan Cak Imin itu, Sabtu (27/10).
Selain itu, politisi PKB itu meminta kepada PUPR agar penerapan anggaran itu harus terealisasi secara maksimal dan merata.
“Dinas PU terbagi beberapa bidang ada bidang bina marga, cipta karya, perairan dan perkim, nah harapan kita terealisasi secara merata ke semua wilayah misalnya perkim ada program rehab rumah layak huni mesti jangan hanya di kota saja tapi harus menyentuh ke wilayah-wilayah terpencil,” katanya.
Karenanya, ia meminta dinas terkait untuk menaruh atensi. Terutama dalam hal pemerataan akses infrastruktur dan kesehatan.
“Saya lihat program rehab rumah layak huni di provinsi itu tidak ada yang masuk wilayah terpencil. Begitu pun dengan kegiatan fasilitas air bersih, salah satu target kita kan mengurangi stunting, tapi kenapa justru daerah terpencil tidak diperhatikan,” bebernya.
“Beberapa daerah di wilayah terpencil banyak stunting karena tidak adanya fasilitas air bersih jadi harus ada kolaborasi dengan semua pihak,” sambungnya.
Terakhir ia menegaskan untuk mewanti-wanti supaya pemerintah kelurahan, kecamatan dan pemerintah lebih selektif dalam menyampaikan usulan pembangunan. (adv)
