Serapan Anggaran Kutim Belum Capai Target
TERASKATA.Com, Kutai Timur – Serapan anggaran di Kutai Timur sangat rendah. Bahkan pada triwulan III serapan anggaran yang ditarget 75 persen, realisasinya hanya 43,98 persen hingga akhir Agustus.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi mengatakan kondisi tersebut bukan hal baru, namun tetap perlu perhatian serius agar target penyerapan pada akhir tahun dapat tercapai.
“Ini kan sudah menjadi kebiasaan ya tahun-tahun kemarin ya sudah pernah terjadi. Ya fine-fine (baik-baik) aja,” kata Jimmi saat doorstop seusai giat rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Senin (29/9/2025).
Ia mengungkapkan, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 mengalami penambahan sekitar Rp1,5 triliun dari Rp8,4 triliun menjadi Rp9,9 triliun.
Baca Juga:
Dengan waktu tersisa hanya dua bulan, menurutnya tantangan serapan anggaran cukup besar.
Meski demikian, Jimmi optimis regulasi dan dukungan dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan eksekusi program.
“Regulasi memungkinkan untuk itu. Kalau terkait dengan terserap 100 persen atau berapa persen, itu kan tergantung dari pada teknisnya nanti dilapangan. Mudah-mudahan cuaca mendukung,” ucapnya.
Terkait adanya tunggakan pembayaran pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum selesai dengan total Rp61 miliar, Jimmi memastikan pemerintah daerah tidak menahan pembayaran jika persyaratan sudah lengkap.
Tiga OPD yang dimaksud yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebesar Rp43 miliar, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) sebanyak Rp17 miliar serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebesar Rp1 miliar
“Teknisnya itu di dinas yang lebih paham kenapa. Yang setahu kami sih masalah administrasi saja yang belum lengkap dari pihak ketiga untuk bisa diselesaikan,” bebernya. (Ronny/teraskata)
