TERASKATA.Com, Kutai Timur – Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat menyoroti ketimpangan distribusi paket pekerjaan dan dominasi pengusaha luar daerah dalam proyek-proyek strategis di Kutai Timur.
Isu tersebut dinilai menjadi salah satu penghambat perkembangan pelaku usaha lokal yang saat ini jumlahnya terus bertambah namun belum mendapat ruang optimal.
Ketua I Presidium, Angga Redi, mengatakan pihaknya menemukan ketidakseimbangan jumlah paket pekerjaan yang tersedia dengan pelaku usaha lokal yang tercatat aktif. Dalam salah satu dinas, kata dia, terdapat sekitar 5.000 paket pekerjaan, sementara pelaku usaha lokal yang terdata hanya berjumlah ratusan.
“Masih ada ribuan paket yang tidak jelas arahnya. Ini memunculkan pertanyaan besar dan menjadi perhatian kami,” kata Angga dalam konferensi pers di Hotel Kubis, Sangatta, Kamis (20/11/2025).
Ia menilai kondisi tersebut memperlihatkan perlunya transparansi dan standarisasi dalam penunjukan pekerjaan agar pelaku usaha lokal tidak tersisih dari proses pembangunan di daerahnya sendiri. Menurutnya, porsi keterlibatan pengusaha Kutim masih jauh dari ideal.
Di sektor lain, presidium juga menyoroti dominasi subkontraktor dari luar daerah di perusahaan tambang dan perkebunan besar. Angga menyebut pola ini sudah berlangsung lama dan berpotensi melemahkan kemandirian ekonomi daerah.
“Perusahaan harus membuka peluang lebih besar bagi pengusaha lokal. Kita memiliki kapasitas dan sumber daya yang tidak kalah,” ujarnya.
Selain persoalan akses pekerjaan, presidium juga menekan perusahaan agar meningkatkan kontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Ia menilai realisasi CSR sejumlah perusahaan besar belum sebanding dengan kenaikan volume produksi mereka di Kutai Timur.
“Kami ingin TJSL dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Di luar kritik, Presidium Pengusaha Kutim Hebat juga menyiapkan langkah penguatan internal. Sejumlah program pelatihan akan dibuka bagi pelaku usaha, mulai dari manajemen bisnis, legalitas usaha, pemasaran digital, hingga pengelolaan keuangan. Presidium juga berencana menggandeng lembaga pemerintah dan swasta untuk menyediakan sertifikasi kompetensi.
Angga menegaskan bahwa seluruh gerak organisasi akan dijalankan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan independen dari kepentingan politik. Ia berharap berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, organisasi masyarakat hingga media, dapat berkolaborasi membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih berkeadilan.
“Melalui presidium ini, kami ingin menjadi mitra strategis yang menghadirkan solusi nyata bagi penguatan ekonomi Kutai Timur,” kata Angga. (Ronny/teraskata)
