TERASKATA.Com, Kutai Timur — Ketimpangan pembangunan sektor pendidikan di Kecamatan Sandaran kembali menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kutai Timur dari Dapil 5, Akhmad Sulaiman.
Ia menegaskan wilayah pesisir timur Kutim itu masih tertinggal hampir di semua aspek. Mulai dari sarana prasarana sekolah, hingga akses layanan pendidikan yang layak.
Dirinya mengungkapkan, sebagai bentuk komitmen, ia telah mengalokasikan sekitar 30 persen dari Pokok Pikiran (Pokir) miliknya untuk sektor pendidikan di Sandaran.
“Saya tidak mengatakan luar biasa, tapi 30 persen Pokir saya sudah diarahkan ke pendidikan,” ujar Sulaiman saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutai Timur.
Menurutnya, bantuan telah menyasar jenjang SD hingga SMP, meski belum semuanya dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran. Ia juga mengakui ketertinggalan pendidikan di Sandaran sangat kontras jika dibandingkan dengan pusat pemerintahan di Sangatta.
Ketimpangan itu terlihat dari minimnya fasilitas pendidikan, akses jalan yang terputus, hingga layanan pendukung yang belum merata.
“Jadi memang Kecamatan Sandaran ini tertinggal dari semua segi, termasuk pendidikan,” tegasnya.
Proses Pencairan Beasiswa Pendidikan Masih Butuh Biaya
Salah satu persoalan yang mencuat adalah distribusi Beasiswa Kutim Cemerlang. Meskipun beasiswa itu sampai ke siswa di Sandaran, biaya transportasi untuk mencairkannya menjadi kendala besar.
Satu-satunya bank penyalur berada di Sangkulirang, sehingga siswa harus menempuh perjalanan panjang dengan biaya yang tidak kecil.
“Kalau beasiswa satu juta, separuhnya bisa habis untuk ongkos ke bank. Karena kalua ke bank itu juga menggunakan biaya transportasi ya,” ungkapnya.
Ia mendorong adanya solusi, termasuk peninjauan ulang mekanisme pencairan agar tidak membebani siswa di daerah terpencil. Selain itu, keluhan tentang seragam sekolah gratis juga menjadi perhatian.
Sejumlah sekolah swasta dan sekolah di bawah Kementerian Agama memiliki standar seragam yang berbeda dari yang disediakan pemerintah daerah, sehingga bantuan seragam sering tidak terpakai.
Sulaiman menyebut masalah ini sudah ia sampaikan kepada Kadisdik dan mendapat respons positif. Ia menekankan pentingnya bantuan seragam diberikan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah agar tidak sia-sia.
“Nah, tinggal mekanismenya mungkin nanti seperti yang kita katakan harapan kita itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Artinya kalau itu mau dibantu ya menyesuaikan itu nah. Jangan sampai kalau dibantu juga tidak dipakai kan,” katanya.
Ia berharap pemerintah benar-benar melihat ketimpangan ini secara serius dan memastikan pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi wilayah terluar seperti Sandaran. “Harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan sekadar formalitas,” pungkasnya. (Ronny/teraskata)
