TERASKATA.Com, Bontang – Dinas Perikanan mengaku tidak melarang nelayan untuk meminta bantuan ke pemerintah. Hanya saja, para pahlawan protein itu diharapakan bisa mandiri dan tidak terus-terusan berharap bantuan dari pemerintah.
”Saya luruskan, kami tidak melarang minta bantuan. Hanya saja, jangan melulu meminta bantuan terus,” kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Perikanan Bontang, Fadli via telepon selulernya, Selasa (07/10/2025) petang.
Fadli juga meluruskan, bahwa bantuan nelayan tidak disalurkan pada tahun 2025 karena terganjal regulasi. Menurutnya, pemerintah kota tidak diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan kepada kelompok nelayan di tahun 2025.
Tetapi untuk tahun 2026 dalam kebijakan Permendagri baru, rekening belanja bantuan untuk masyarakat nelayan sudah muncul lagi. Itu artinya, Pemkot Bontang sudah bisa memberikan bantuan kepada nelayan.
”Perlu kami luruskan, bahwa untuk tahun sebelumnya rekening belanja untuk bantuan nelayan belum ada. Sekarang sudah bisa sesuai kebijakan baru dalam permendagri baru,” terang Fadli.
Meski demikian, ia belum bisa membeberkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk bantuan kelompok nelayan. Termasuk besaran nilai yang akan diberikan kepada setiap kelompok nelayan.
Bantuan yang nantinya akan disalurkan kata dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan nelayan dan kesiapan anggaran Pemkot. Hingga saat ini, tercatat ada lebih dari 300 kelompok nelayan yang siap menerima bantuan sarana prasarana di Kota Bontang.
“Nanti itu bukan dalam bentuk uang ya, bantuannya berupa mesin, jaring dan alat tangkap lainnya,” ungkap Fadli.
Diberitakan sebelumnya, Pemkot Bontang mengaku tidak diberi kewenangan untuk memberikan bantuan kepada nelayan melainkan hanya pemberdayaan untuk tahun anggaran 2025. Soal bantuan sarana dan prasarana itu ranah Pemprov Kaltim. Pemberdayaan yang dimaksud untuk meningkatkan kemapuan SDM nelayan.
”Kami tidak mempunyai hak untuk memberikan bantuan ke mereka,” ujar Fadli.
Untuk itu, soal bantuan sarana para nelayan diminta bersabar menunggu kebijakan dari pemerintah provinsi. Sembari menunggu, nelayan diharapkan memngaktifkan kelompoknya. Karena menurut Fadli, keaktifan kelompok nelayan menjadi tolok ukur penerima bantuan dari Pemprov.
Meski demikian, Fadli mengaku belum mengetahui alasan pemprov belum menurunkan bantuan ke kelompok nelayan di Bontang. Itu karena Pemkot hanya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kelompok nelayan dengan Pemprov Kaltim.
“Kami hanya merekomendasikan kelompok nelayan ke Pemprov,” ucapnya.
Sepanjang tahun ini, Pemprov hanya memberikan dua bantuan bagi kelompok nelayan di Tanjung Limau dan Lok Tuan. Sementara nelayan di Tanjung Laut belum menerima bantuan. (teraskata)
