TERASKATA.Com, Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai menggeser arah pembangunan dengan menekan ketergantungan pada sektor tambang. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Bengalon 2026, pertanian dan penguatan infrastruktur diposisikan sebagai tulang punggung baru transformasi ekonomi daerah.
Musrenbangcam yang digelar pada 4–5 Februari 2026 di Gedung Serba Guna Sepaso Timur itu menjadi ruang penyaringan usulan desa agar sejalan dengan agenda besar Kutai Timur menuju ekonomi berkelanjutan. Pemerintah menekankan, pembangunan ke depan harus berbasis kebutuhan riil warga, bukan sekadar daftar panjang program.
Sekretaris Camat Bengalon, Permana Sari menegaskan usulan desa harus fokus pada empat prioritas utama, yakni infrastruktur dasar, kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia.
“Kami mendorong desa menyusun program yang benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kuota usulan,” ujar Sari.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan data lokasi dan penerima manfaat agar program yang diusulkan tidak gagal saat dieksekusi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kutai Timur melalui Kabid Ekonomi dan SDA, Ripto Widargo, menegaskan pemerintah daerah tengah menyiapkan fondasi ekonomi baru yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
“Pertanian dalam arti luas harus menjadi penopang utama transformasi ekonomi. Kita tidak bisa terus bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan,” kata Ripto.
Selain kemandirian pangan, Ripto menyoroti peran infrastruktur sebagai kunci menekan biaya logistik dan memperlancar distribusi hasil produksi warga Bengalon ke pasar yang lebih luas.
“Konektivitas menentukan. Tanpa infrastruktur yang memadai, transformasi ekonomi hanya akan menjadi wacana,” sambungnya.
Meski setiap desa diberi kuota hingga 20 usulan, pemerintah meminta perangkat desa lebih selektif dan memprioritaskan program paling mendesak serta realistis untuk dibiayai APBD, mengingat kondisi fiskal yang menuntut efisiensi.
“Dari pada mengajukan banyak hal namun tidak terarah, lebih baik fokus pada lima atau enam program unggulan yang paling realistis untuk diakomodir dalam APBD. Mengingat, kondisi keuangan kita saat ini menuntut efesiensi,” pungkasnya. (Ronny)
