TERASKATA.Com, Kutai Timur — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kutai Timur mengungkapkan persoalan mendasar dalam penanganan kemiskinan di daerah, yakni ketiadaan data fakir miskin yang akurat. Kondisi ini membuat proses verifikasi lapangan menjadi panjang dan berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan.
Ketua Baznas Kutim, Masnip Sofwan, mengatakan persoalan itu muncul sejak ia menjabat pada 2022. Awalnya, pihaknya berupaya meminta data kemiskinan resmi kepada pemerintah daerah, namun hingga kini belum pernah menerima data yang benar-benar valid.
““Kami sudah berkoordinasi ke Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Dinsos (Dinas Sosial) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Terutama mengenai data masyarakat miskin untuk memastikan persebaran bantuan dapat lebih menyeluruh dan sinergis,” kata Masnip.
Menurutnya, data yang sempat diterima justru datang dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Namun data tersebut dianggap masih “mentah” karena tidak mengelompokkan penerima berdasarkan agama dan belum memiliki identifikasi detail untuk memastikan status fakir miskin.
Akibatnya, Baznas hanya bisa mengandalkan pengajuan dari desa melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Mekanisme ini pun dinilai memiliki kelemahan karena bergantung pada kejujuran pihak RT.
“RT harus tegas dan tahu betul kondisi masyarakat yang akan diberikan surat pengantar, jangan sampai karena teman yang minta terus dikasih. Artinya, miskin jadi-jadian pun jadi. Baznas harus akurat, sesuai regulasi yang ada” ujarnya.
Masnif menyebut data kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah kerap tidak sejalan dengan kondisi faktual di lapangan. Ia mencontohkan temuan di beberapa kecamatan yang secara statistik disebut memiliki tingkat kemiskinan tinggi, namun faktanya masyarakat sudah memiliki pendapatan tetap dari perkebunan sawit.
“Satu hektar saja bisa 4 juta rupiah per bulan. Kalau masuk miskin itu kan di bawah UMR atau di bawah Rp773.239 per kapita per bulan. Itu sudah di atas standar kemiskinan. Tapi datanya masih banyak yang tercatat miskin,” ucapnya.
Ia juga menyinggung persoalan lain: sebagian warga enggan melepas status miskin karena dianggap menguntungkan. “Sulit menggeser mereka dari kategori miskin karena banyak yang lebih suka tangan di bawah. Ketika diberi stiker keluarga miskin pun menolak,” sambungnya.
Bantuan Tetap Disalurkan, Tapi Butuh Verifikasi Ketat
Meski menghadapi berbagai hambatan, Baznas tetap menyalurkan berbagai jenis bantuan. Namun seluruh permohonan wajib diverifikasi ulang untuk menghindari penyalahgunaan.
“Kami tidak bisa hanya menerima data mentah dari desa atau dinas. Verifikasi langsung harus dilakukan,” tegasnya.
Bantuan yang disalurkan mencakup program pemberdayaan UMKM, peternakan, pertanian, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan korban kebakaran, hingga program cegah stunting melalui penyediaan makanan tambahan.
Untuk program UMKM, Baznas telah memulai distribusi 10 unit motor untuk usaha kecil dan membuka pendaftaran melalui camat. Dalam bidang peternakan, lembaga tersebut telah menyalurkan 50 ekor domba kepada kelompok fakir miskin di SP3 dan menyiapkan tambahan 50 ekor setelah kandang selesai dibangun.
Baznas juga terlibat dalam penanganan bencana kebakaran, termasuk di Sangkulirang yang mencatat hingga 450 KK terdampak, dengan total bantuan mencapai sekitar Rp 3 miliar.
Dorong Integrasi Data Antarlembaga
Masnif menilai persoalan utama bukan pada teknis bantuan, tetapi pada lemahnya integrasi data antarlembaga. Ia mendorong adanya satu sistem data terpadu yang bisa diakses bersama agar bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
“Kami sudah mulai integrasi data dengan koperasi dan Lembaga Amil Zakat lain. Jadi kalau ada warga yang sudah dapat bantuan, akan muncul di sistem. Harusnya pemerintah juga membangun model yang sama,” terangnya.
Menurutnya, perbaikan data adalah syarat utama untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan. “Kalau datanya tersinkronisasi, kita semua enak. Tinggal verifikasi, langsung salurkan. Selama ini kami bekerja dengan sistem yang terintegrasi dengan Baznas RI,” pungkasnya. (Ronny/teraskata)
