TERASKATA.Com, Bontang – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah tinggal belum menunjukkan hasil menggembirakan.
Meski kebijakan PBG sudah berjalan beberapa tahun, antusiasme masyarakat dalam mengurus dokumen ini terbilang rendah.
Demikian diungkapkan Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Idrus. Menurutnya, kendala utama terletak pada faktor biaya dan ketersediaan tenaga arsitek bersertifikat.
“Untuk rumah sederhana saja, biaya jasa arsitek bisa mencapai sekitar Rp10 juta. Banyak warga merasa dana itu lebih baik digunakan untuk membeli material bangunan,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).
Ia menjelaskan, salah satu syarat utama pengajuan PBG adalah melampirkan gambar bangunan yang dibuat oleh arsitek tersertifikasi dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Hanya saja, jumlah arsitek bersertifikat di Bontang sangat terbatas, hanya tiga orang.
Kondisi ini membuat proses pengajuan menjadi lebih lama dan rumit bagi masyarakat. Akibatnya, realisasi pendapatan daerah dari sektor ini belum maksimal.
Tahun 2024 lalu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menargetkan pendapatan PBG sebesar Rp1,5 miliar, namun tidak tercapai. Tahun 2025 target diturunkan menjadi Rp600 juta.
Meski target turun, hal itu masih sulit tercapai jika hanya mengandalkan PBG rumah tinggal. Target bisa terwujud kalau didukung proyek berskala besar.
“Kalau hanya mengandalkan PBG rumah tinggal, target Rp300 juta pun berat tercapai. Tapi dengan adanya pengajuan PBG pabrik soda ash di kawasan KNE, target Rp600 juta bisa terealisasi,” jelasnya.
Ia menilai, kontribusi industri menjadi tulang punggung penerimaan daerah dari sektor perizinan.
“Sektor industri besar masih menjadi penopang utama. Karena itu kami berharap investasi industri terus tumbuh di Bontang agar pendapatan dari PBG ikut meningkat,” tandasnya. (Advertorial)
