TERASKATA.Com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang memastikan pencairan insentif bagi guru swasta akan dilakukan pada awal Desember 2025.
Kepastian ini disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang menyebut proses pencairan saat ini telah memasuki tahap finalisasi.
Menurutnyta, insentif akan diberikan sekaligus untuk dua bulan pembayaran. Yakni November dan Desember, sesuai alokasi yang sebelumnya belum tersalurkan.
“Paling lambat awal Desember langsung dua bulan. Terhitung November dan Desember. Insyaallah tidak ada kendala,” ujar pejabat yang akrab disapa AH tersebut.
Agus Haris juga mengungkapkan, kondisi kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di Bontang cukup baik. Itu terlihat dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berada di atas rata-rata daerah lain di Kalimantan Timur.
“Bontang salah satu kota yang menyejahterakan pegawai negeri. TPP-nya tinggi,” katanya.
SDM Guru Bontang Melampaui Standar Nasional
Ia juga menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di Bontang sudah memenuhi bahkan melampaui standar nasional. Banyak guru Bontang berprestasi di berbagai ajang internasional.
“Banyak guru yang juara di event internasional, mulai dari matematika, bahasa Inggris, dan lainnya,” ucapnya.
Prestasi serupa juga terlihat dari capaian para siswa. Sejumlah lomba cerdas cermat dan kompetisi lainnya kerap dimenangkan oleh pelajar asal Bontang.
“Artinya ekosistem pendidikan kita berjalan baik. Kolaborasinya kuat antara orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan sekolah,” terangnya.
Insentif 2026 Dipastikan Aman
Selain menjamin pencairan tahun ini, Pemkot Bontang juga memastikan insentif untuk tahun anggaran 2026 tetap aman. Perhitungan fiskal telah dilakukan berdasarkan proyeksi penerimaan Transfer Ke Daerah (TKD) yang dipengaruhi kondisi APBN.
Menurut Wawali, fiskal daerah masih stabil selama penurunan APBN tidak melebihi Rp800 miliar.
“Kalau skema tekanan APBN turunnya sekitar Rp800 miliar, semua insentif tetap aman. Guru, guru ngaji, penyuluh agama, kader posyandu, RT, semua aman di 2026,” jelasnya.
Namun, ia memberi catatan, jika penurunan pendapatan negara mencapai Rp1,2 triliun atau terjadi kebijakan pemangkasan anggaran, kemungkinan akan dilakukan penyesuaian.
“Kalau dari Rp800 menjadi Rp1,2 triliun, tentu akan ada penyesuaian. Tapi untuk saat ini semuanya aman,” ujarnya.
Ketergantungan APBN pada sektor sumber daya alam membuat kondisi fiskal nasional sulit diprediksi. Fluktuasi harga komoditas dapat berdampak langsung pada transfer ke daerah.
“Penurunan penerimaan APBN biasanya karena harga SDA jatuh. Ini yang tidak bisa ditebak,” jelasnya.
Ia berharap kondisi ekonomi nasional tetap stabil, sehingga seluruh program pemerintah termasuk pemberian insentif guru swasta dapat berjalan tanpa hambatan.
“Kita sama-sama berdoa. Kalau penerimaan stabil, insentif pasti aman,” katanya.
Naik Jadi Rp2 Juta Per Bulan
Tahun ini, insentif guru swasta mengalami kenaikan menjadi Rp2 juta per bulan. Rinciannya Rp500 ribu berasal dari Pemprov Kaltim, sementara sisanya ditanggung APBD Bontang. Adapun kucuran insentif dari Pemprov Kaltim telah masuk ke rekening masing-masing guru.
“Ini kami masih kebut regulasi terkait penambahan nominal,” pungkas Sekretaris Disdikbud Bontang, Saparuddin. (Advertorial)
