120 Program Strategis untuk Wujudkan Visi Kota Bontang
TERSKATA.Com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menggelar Kick Off Meeting Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2025–2029 di Auditorium 3D, Selasa (2/9/2025) pagi tadi.
Kegiatan ini dipimpin langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni bersama Wakil Wali Kota Agus Haris. Tampak hadir pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah Hingga perencana perangkat daerah.
Wali Kota menyampaikan, RPJMD bukan hanya dokumen perencanaan, melainkan janji pemerintah kepada masyarakat.
“Kita memiliki visi menjadikan Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, sejahtera dan berkelanjutan sebagai mitra IKN. Maka, dari itulah ditetapkannya 120 program strategis yang akan dijalankan lima tahun ke depan.” jelasnya.
Adapun program unggulan yang menjadi fokus Pemkot Bontang, diantaranya insentif bulanan Rp300 Ribu bagi warga miskin, perempuan kepala keluarga, serta penyandang disabilitas.
Baca Juga:
Selain itu juga ada program bontang sehat dan bontang pintar untuk peningkatan kualitas SDM, program gerakan ekonomi bontang guna mempercepat diversifikasi ekonomi lokal, serta program menata bontang melalui pembangunan infrastruktur merata.
Termasuk usulan jalan lingkar sebagai jalur evakuasi industri dan transportasi antar kelurahan. Juga ada program pelayanan publik Prima dan inovasi bontang untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif.
Terakhir, program komitmen bontang sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Neni juga menekankan pentingnya validasi data kemiskinan agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Saat ini, Pemkot sendiri telah menganggarkan santunan bagi 7.000 warga miskin dengan total belanja mencapai Rp25,2 miliar per tahun.
Di sisi lain, Wali Kota menyampaikan duka cita atas wafatnya salah seorang petugas kebersihan atau “pasukan kuning” yang meninggal saat bertugas. Ia menyebut almarhum sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa” dan memastikan keluarga akan mendapat santunan.
Terkait pendanaan pembangunan, Bunda sapaan akrab wali kota bontang itu mengakui adanya tantangan berat akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen.
Ia menegaskan, bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Pemkot Bontang akan terus menyuarakan penolakan tersebut.
“Infrastruktur kita ini masih banyak yang belum selesai, terutama penanggulangan banjir dan jalur evakuasi industri. Maka dari itu, kami meminta pemerintah pusat turut membantu” ungkapnya.
Meski menghadapi keterbatasan, Neni optimistis seluruh program prioritas akan tetap dijalankan dengan dukungan kolaborasi antar OPD dan masyarakat.
“RPJMD ini harus menjadi semangat bersama. Mari kita bersinergi membangun Bontang dengan semangat Besai Berinta” tutupnya diakhir rapat. (putri/teraskata)
