TERASKATA.Com Kutai Timur – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Sosialisasi Sub Urusan Jasa Konstruksi di Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu 12 November 2025.
Kegiatan bertema “Sinergi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Guna Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan” ini diikuti puluhan pelaku usaha, pejabat teknis, dan tenaga kerja lokal.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, menjelaskan kegiatan kali ini dikemas lebih efisien dengan menyatukan tiga agenda utama: sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi.
“Biasanya kegiatan ini terpisah antara sertifikasi, sosialisasi, dan pelatihan. Namun tahun ini kita satukan agar pembinaan tetap berjalan meski ada penyesuaian jadwal dan efisiensi anggaran,” ujarnya.
Menurut Joni, fokus utama PUPR saat ini adalah peningkatan kompetensi pelaku usaha dan tenaga kerja konstruksi. Ia menegaskan pembinaan dilakukan bukan dalam bentuk audit, tetapi pendampingan agar pelaku usaha mematuhi regulasi.
“Pembinaan ini bukan audit. Kami hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar profesional dan bersertifikat,” tegasnya.
Sejak 2015 hingga 2025, tercatat 1.116 tenaga konstruksi di Kutim telah tersertifikasi dari 1.228 pendaftar, serta 118 tenaga ahli dari 188 pendaftar. Meski begitu, Joni menilai perlu percepatan pelatihan di tahun mendatang. “Target kami pada 2029, minimal 50 persen tenaga kerja konstruksi di Kutim sudah tersertifikasi,” katanya.
Tantangan lain yang dihadapi, lanjut Joni, adalah banyaknya pekerja yang belum ber-KTP Kutim meski sudah lama menetap.
“Kami siasati dengan surat keterangan domisili minimal lima tahun. Untuk jenjang dasar jadi kewenangan kabupaten, sedangkan jenjang ahli di bawah provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten II Setkab Kutim Noviari Noor, yang mewakili Bupati, mengapresiasi langkah PUPR dalam meningkatkan kompetensi SDM lokal.
“Kegiatan ini strategis karena menyatukan tiga aspek penting: sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi. Ini langkah nyata memperkuat tenaga kerja lokal agar pembangunan lebih bermutu dan aman,” tutur Noviari.
Ia menegaskan, infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, melainkan hasil kerja manusia yang kompeten dan sistem yang tertata.
“Infrastruktur adalah urat nadi ekonomi dan katalisator pemerataan. Ia lahir dari manusia yang kompeten dan kerja sama yang solid,” ujarnya.
Menurut Noviari, sektor jasa konstruksi memberi dampak ekonomi besar. “Setiap rupiah yang diinvestasikan di proyek konstruksi harus berputar kembali ke masyarakat melalui upah, bahan lokal, dan pertumbuhan UMKM,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan ini sejalan dengan Program 50 Pilar Unggulan Pemkab Kutim, khususnya pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, peningkatan layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Tenaga kerja lokal harus jadi garda terdepan pembangunan daerah. Dengan SDM konstruksi yang hebat, kita bisa wujudkan Kutai Timur yang semakin kuat,” pungkasnya. (Adv)
