TERASKATA.Com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang, menyoroti lambatnya pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur di daerah.
Ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah percepatan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Menurut pria yang akrab disapa Haji Kidang ini, keterlambatan pelaksanaan proyek membuat masyarakat kecewa dan berimbas pada citra DPRD sebagai lembaga pengawas.
“Satu Kutai Timur tidak senang dengan perbuatan pemerintah ini. Umumnya kami dewan yang disalahkan,” ujarnya usai rapat Badan Anggaran (Banggar) di Kantor DPRD Kutim, Selasa 11 November 2025.
Ia mengaku kerap menerima desakan dari masyarakat terkait realisasi program, seperti semenisasi dan pembangunan jalan, yang hingga pertengahan November belum juga dikerjakan.
Masdari menyebut, berdasarkan informasi yang beredar, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebenarnya sudah diserahkan, namun sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menjalankan kegiatan.
“Informasinya OPD-nya yang tidak mau melaksanakan, jadi pekerjaan terhambat,” ungkapnya.
Ia menilai, keterlambatan ini berpotensi memicu kemarahan masyarakat jika tidak segera diselesaikan. Karena itu, Masdari mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat.
“Biar kami tidak dihantam warga. Perlu diketahui, yang mendukung dewan dan bupati itu masyarakat, sementara masyarakat sekarang sangat terdampak,” katanya.
Masdari juga menilai aksi demonstrasi masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah.
“Saya senang dengan demo kemarin itu. Kalau begini terus, demo saja lagi,” tandasnya. (adv)
