TERASKATA.Com, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah tidak biasa untuk memperbaiki kualitas layanan publik berbasis digital.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) memutuskan menarik sementara seluruh website desa dan kecamatan yang selama ini berjalan tidak optimal.
Langkah tersebut diambil setelah banyak situs resmi daerah ditemukan tidak diperbarui, bahkan sebagian tidak lagi bisa diakses. Penyebabnya beragam, mulai dari jaringan internet yang masih lemah hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menegaskan bahwa perbaikan tidak cukup dilakukan secara parsial. “Semuanya kami tarik dulu untuk dibenahi. Formatnya akan kami seragamkan dan diintegrasikan dari tingkat desa, kecamatan, sampai sekretariat daerah,” ujarnya.
Integrasi itu akan diwujudkan dalam satu dashboard besar berisi layanan administrasi, informasi publik, PPID, SP4N LAPOR, data geografis, hingga informasi lelang proyek. Ronny memastikan seluruh fitur sengaja dirancang untuk bisa diakses langsung melalui ponsel.
Namun, Diskominfo belum bisa langsung menyerahkan kembali pengelolaan kepada desa dan kecamatan. Keterbatasan jaringan di wilayah tertentu dan minimnya SDM menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan.
“Setelah dibenahi, kami kembalikan bertahap. Pembaruan informasi harus konsisten, itu yang selama ini sulit,” tegasnya.
Camat Sangatta Utara, Hasdiah, mengakui keberadaan website kini tidak lagi sekadar formalitas. Di wilayahnya, dokumen penting seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), rencana strategis, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
“Kalau ada pengaduan pun bisa disampaikan melalui kolom khusus di website,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya aktif mengunggah kegiatan lewat media sosial dan terus menggelar sosialisasi pemanfaatan teknologi.
“Makanya dari sekarang kami berusaha untuk mensosialisasikan semua,” lanjutnya.(adv)
