‎Fraksi PIR Soroti Transparansi, Infrastruktur, dan Optimalisasi SIPD dalam Pembahasan RAPBD Kutim 2026

TERASKATA.Com, Kutai Timur‎‎ – Sekretaris Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) DPRD Kutai Timur, Baya Sargius, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2026.

‎Ia menilai proses penyusunan dokumen anggaran tersebut telah menunjukkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan legislatif.

‎Baya meminta agar pembahasan RAPBD 2026 antara Pemkab dan DPRD dapat segera dilakukan secara terperinci sesuai jadwal yang telah diatur dalam regulasi.

‎”Fraksi PIR menyampaikan sejumlah catatan yang dinilai penting sebagai perhatian pemerintah,” ujarnya, di Sangatta, Selasa (25/11).

‎Pertama, Baya menekankan perlunya langkah strategis dan konkret dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD 2026.

‎Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan berkala disebut menjadi faktor utama agar anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

‎Kedua, Fraksi PIR meminta pemerintah mengoptimalkan manajemen pengelolaan program, khususnya di sektor infrastruktur dasar.

‎Baya menilai percepatan realisasi belanja infrastruktur harus menjadi prioritas agar anggaran terserap optimal dan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan sosial ekonomi yang lebih merata di Kutai Timur.

‎“Kami berharap percepatan belanja infrastruktur dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

‎Ketiga, Fraksi PIR menyoroti pentingnya optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

‎Menurut Baya, sistem tersebut harus mampu mengakomodir seluruh data dan usulan, termasuk hasil reses DPRD, agar terekam dengan baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

‎”Optimalisasi SIPD juga dinilai penting untuk memperkuat transparansi serta pengawasan pelaksanaan program daerah,” tegasnya.

‎Baya menutup pandangan umum Fraksi PIR dengan menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus menjadi instrumen strategis pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Kutai Timur.(adv)