TERASKATA.Com, Kutai Timur – Sekretaris Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur, Shabaruddin, menyampaikan bahwa APBD harus menjadi alat perjuangan yang memastikan setiap belanja daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Ia kemudian memaparkan sejumlah pandangan strategis, terutama terkait struktur pendapatan daerah tahun 2026.
“Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,736 triliun, dan angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan APBD Murni 2025 yang mencapai Rp11,15 triliun dan Perubahan APBD 2025 sekitar Rp9,9 triliun,” kata Shabaruddin, Selasa 25 November 2025.
Menurutnya, penurunan hampir separuh tersebut memerlukan penjelasan lebih komprehensif dari pemerintah daerah.
“Transformasi ekonomi Kutai Timur harus menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” ujarnya.
Terkait enam prioritas pembangunan Kutim tahun 2026, Fraksi GAP menilai arah kebijakan tersebut sudah sesuai kebutuhan daerah.
Namun, keberhasilannya bergantung pada kejelasan program, ketepatan sasaran, keberpihakan pada kelompok rentan, pemerataan antarwilayah, serta indikator kinerja yang terukur.
Fraksi GAP memberi perhatian khusus pada sektor pendidikan dalam upaya menekan angka putus sekolah, pemerataan layanan kesehatan dan tenaga medis, infrastruktur desa yang dinilai masih tertinggal, serta program pertanian yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat kecil.
Selain itu, Fraksi GAP menyoroti lambannya pelaksanaan pembangunan sepanjang 2025, baik dari sisi penyerapan anggaran maupun realisasi kegiatan.
Kondisi ini, kata Shabaruddin, harus menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah. Fraksi GAP mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan. Memperkuat koordinasi antar-OPD, meningkatkan monitoring, dan menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
“Dengan kondisi anggaran 2026 yang menurun, ketepatan waktu dan efektivitas pelaksanaan menjadi jauh lebih penting,” tegasnya.
Dengan seluruh catatan tersebut, Fraksi GAP meminta agar pembahasan anggaran dilakukan secara transparan dan selektif. Terutama dalam menentukan sektor prioritas.
Fraksi juga berharap dokumen perencanaan seperti KUA-PPAS dan RKA OPD disampaikan tepat waktu dan terbuka kepada publik. Serta pemerintah melakukan reformasi internal untuk mempercepat pembangunan. (adv)
