TERASKATA.Com, Kutai Timur – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta pemerintah daerah memfokuskan penggunaan anggaran pada kegiatan prioritas. Juga mengurangi belanja yang bersifat non-urgensi dalam penyusunan APBD tahun 2026.
Langkah ini dinilai penting agar keuangan daerah tetap terkendali di tengah penurunan kemampuan fiskal.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayyid Anjas, mengatakan efisiensi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menyesuaikan skala prioritas berdasarkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menilai, kegiatan yang bersifat seremonial, pengadaan perlengkapan, maupun perjalanan dinas perlu dikaji ulang. Agar anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
“Bukan berarti semua kegiatan dihentikan, tapi perlu disesuaikan. Pemerintah harus memprioritaskan kegiatan yang bersifat mandatori dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Anjas di Sangatta, Selasa 11 November 2025.
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan strategi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih selektif, pemerintah dapat tetap menjalankan program pembangunan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Kalau ada kegiatan yang belum mendesak, seperti seremonial atau perjalanan dinas berulang, sebaiknya ditunda dulu. Fokuskan anggaran untuk hal yang benar-benar dibutuhkan,” tegasnya.
Anjas juga menekankan bahwa belanja wajib seperti gaji, tunjangan, dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama.
Sementara kegiatan pendukung dapat disesuaikan sesuai kondisi keuangan daerah.
“Kewajiban pemerintah terhadap pegawai dan pelayanan publik tidak boleh terganggu. Penyesuaian dilakukan bertahap agar pembangunan tetap berjalan,” jelasnya.
Wakil Ketua I DPRD itu berharap langkah efisiensi yang diambil pemerintah daerah dapat membantu menjaga keseimbangan fiskal, dan memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur. (Adv)
