TERASKATA.Com, Kutai Timur – Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mengalokasikan anggaran Rp250 juta per Rukun Tetangga (RT) mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.
Namun, pentingnya pengawasan ketat dan mekanisme penyaluran yang jelas agar dana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD Kutim, Faisal Rachman, menyambut baik kebijakan tersebut dan menilai program ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Kutim dalam mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat paling bawah.
“Dana RT itu nanti masuk ke desa. Alokasinya sekarang ditingkatkan pemerintah karena ada komitmen sesuai visi-misi Bupati. DPR mendukung penuh karena semangatnya adalah bagaimana pembangunan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di tingkat RT,” ujarnya belum lama ini.
Rencananya, dana tersebut akan dialokasikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk menjangkau sekitar 1.060 RT di seluruh Kutim.
Skemanya tidak disalurkan langsung ke RT, melainkan ke rekening desa, di mana RT dapat mengajukan usulan kegiatan berdasarkan kebutuhan lingkungannya.
Faisal menjelaskan, skema ini diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan dengan sistem swakelola masyarakat, sekaligus mengurangi hambatan birokrasi di tingkat kabupaten.
Namun, ia mengingatkan bahwa alokasi dana yang besar juga berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan, jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan tata kelola yang baik.
“Kita tidak ingin anggaran ini justru menjerat lebih banyak desa karena tergiur dengan besarnya dana,” tegasnya.
Dengan potensi dana mencapai Rp2,5 miliar per desa bagi wilayah yang memiliki 10 RT, Faisal menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem kontrol yang transparan.
“Tolong dalam proses penyaluran nanti, pengawasan dan SOP-nya benar-benar diperhatikan. Ini penting agar dana yang besar ini tidak menimbulkan masalah hukum. Dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(adv)
