TERASKATA KALTIM

Membangun Indonesia

Balap Liar Marak di Bontang, Winardi Usulkan Wadah Pembinaan Atlet Otomotif

Winardi, Ketua Fraksi PDIP, DPRD Kota Bontang.

BONTANG – Ketika malam mulai larut dan arus lalu lintas berkurang, sejumlah ruas jalan di Kota Bontang kerap berubah fungsi. Bukan lagi sekadar jalur transportasi, tetapi menjadi arena adu kecepatan bagi para remaja yang terlibat dalam aksi balap liar.

Fenomena ini bukan hanya mengancam keselamatan para pelaku, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Di sisi lain, tidak sedikit dari mereka yang sebenarnya memiliki minat dan bakat di dunia otomotif, namun belum memiliki ruang yang tepat untuk menyalurkan kemampuan tersebut.

Melihat kondisi itu, Ketua Fraksi PDIP, DPRD Bontang, Winardi, menilai persoalan balap liar tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan penindakan. Menurutnya, diperlukan solusi yang lebih komprehensif melalui pembinaan dan penyediaan fasilitas yang aman serta terorganisir.

“Kalau balap liar tentu tidak dibenarkan. Tapi kalau ada anak-anak yang memang memiliki bakat di bidang balap, pemerintah bisa memberikan wadah dengan aturan yang jelas, misalnya pada waktu-waktu tertentu seperti akhir pekan atau hari libur sekolah,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Bagi Winardi, balap motor sejatinya merupakan cabang olahraga yang memiliki aturan, standar keselamatan, hingga sistem pembinaan atlet yang jelas. Karena itu, pemerintah daerah perlu memikirkan ruang yang dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk berlatih tanpa harus turun ke jalan umum.

Ia mengusulkan agar pemerintah bersama pihak terkait mengkaji kemungkinan penyediaan lokasi latihan pada waktu-waktu tertentu, seperti akhir pekan atau masa libur sekolah. Namun, fasilitas tersebut harus berada dalam pengawasan yang ketat dan memenuhi seluruh aspek keselamatan.

Menurut Winardi, keselamatan harus menjadi syarat utama dalam setiap kegiatan otomotif. Mulai dari penggunaan helm standar balap, pakaian pelindung, sarung tangan, hingga perlengkapan keamanan lainnya wajib dipenuhi oleh seluruh peserta.

Selain itu, para pembalap muda juga perlu berada dalam pembinaan organisasi atau komunitas yang terdata secara resmi agar aktivitas mereka dapat dipantau dan diarahkan secara berkelanjutan.

Ia menilai, keberadaan lokasi latihan yang aman dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi praktik balap liar yang selama ini sering terjadi di jalan raya. Namun, lokasi tersebut harus dipilih secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

“Kalau memang ingin mengakomodasi atlet balap, harus ada regulasi yang jelas. Waktunya diatur, tempatnya ditentukan, dan perlengkapan keselamatannya wajib dipenuhi. Jangan sampai yang difasilitasi justru balap liar,” jelasnya.

Menurut Winardi, salah satu tantangan yang dihadapi Bontang saat ini adalah belum tersedianya sirkuit permanen yang dapat digunakan sebagai pusat pembinaan maupun penyelenggaraan kompetisi balap motor.

Padahal, keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya menjadi wadah penyaluran hobi, tetapi juga berpotensi melahirkan atlet-atlet otomotif berprestasi yang dapat membawa nama daerah di tingkat regional maupun nasional.

Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, KONI, dan komunitas otomotif untuk mencari formula terbaik dalam mengatasi persoalan balap liar sekaligus membangun ekosistem olahraga otomotif yang sehat.

Lebih jauh, Winardi membuka ruang dialog bagi komunitas otomotif maupun para atlet balap untuk menyampaikan aspirasi secara resmi kepada DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, kebutuhan pembinaan tidak bisa diputuskan sepihak, melainkan harus dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dengan duduk satu meja, berbagai pihak dapat merumuskan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan anak muda tanpa mengabaikan keamanan dan ketertiban umum.

“Kalau ada usulan resmi dari komunitas atau atlet, tentu bisa dibahas bersama. Kita duduk satu meja dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mencari jalan keluarnya. Yang jelas, pembinaan olahraga harus berjalan, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Di tengah maraknya aksi balap liar yang meresahkan masyarakat, gagasan menghadirkan ruang pembinaan yang aman menjadi harapan baru. Sebab, di balik deru knalpot yang selama ini dianggap sebagai gangguan, mungkin tersimpan potensi atlet-atlet muda yang hanya membutuhkan arah, fasilitas, dan kesempatan untuk berkembang di jalur yang benar.

Penulis : Niwil
Editor : Yudi

Balap Liar Marak di Bontang, Winardi Usulkan Wadah Pembinaan Atlet Otomotif

Winardi, Ketua Fraksi PDIP, DPRD Kota Bontang.

BONTANG – Ketika malam mulai larut dan arus lalu lintas berkurang, sejumlah ruas jalan di Kota Bontang kerap berubah fungsi. Bukan lagi sekadar jalur transportasi, tetapi menjadi arena adu kecepatan bagi para remaja yang terlibat dalam aksi balap liar.

Fenomena ini bukan hanya mengancam keselamatan para pelaku, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Di sisi lain, tidak sedikit dari mereka yang sebenarnya memiliki minat dan bakat di dunia otomotif, namun belum memiliki ruang yang tepat untuk menyalurkan kemampuan tersebut.

Melihat kondisi itu, Ketua Fraksi PDIP, DPRD Bontang, Winardi, menilai persoalan balap liar tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan penindakan. Menurutnya, diperlukan solusi yang lebih komprehensif melalui pembinaan dan penyediaan fasilitas yang aman serta terorganisir.

“Kalau balap liar tentu tidak dibenarkan. Tapi kalau ada anak-anak yang memang memiliki bakat di bidang balap, pemerintah bisa memberikan wadah dengan aturan yang jelas, misalnya pada waktu-waktu tertentu seperti akhir pekan atau hari libur sekolah,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Bagi Winardi, balap motor sejatinya merupakan cabang olahraga yang memiliki aturan, standar keselamatan, hingga sistem pembinaan atlet yang jelas. Karena itu, pemerintah daerah perlu memikirkan ruang yang dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk berlatih tanpa harus turun ke jalan umum.

Ia mengusulkan agar pemerintah bersama pihak terkait mengkaji kemungkinan penyediaan lokasi latihan pada waktu-waktu tertentu, seperti akhir pekan atau masa libur sekolah. Namun, fasilitas tersebut harus berada dalam pengawasan yang ketat dan memenuhi seluruh aspek keselamatan.

Menurut Winardi, keselamatan harus menjadi syarat utama dalam setiap kegiatan otomotif. Mulai dari penggunaan helm standar balap, pakaian pelindung, sarung tangan, hingga perlengkapan keamanan lainnya wajib dipenuhi oleh seluruh peserta.

Selain itu, para pembalap muda juga perlu berada dalam pembinaan organisasi atau komunitas yang terdata secara resmi agar aktivitas mereka dapat dipantau dan diarahkan secara berkelanjutan.

Ia menilai, keberadaan lokasi latihan yang aman dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi praktik balap liar yang selama ini sering terjadi di jalan raya. Namun, lokasi tersebut harus dipilih secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

“Kalau memang ingin mengakomodasi atlet balap, harus ada regulasi yang jelas. Waktunya diatur, tempatnya ditentukan, dan perlengkapan keselamatannya wajib dipenuhi. Jangan sampai yang difasilitasi justru balap liar,” jelasnya.

Menurut Winardi, salah satu tantangan yang dihadapi Bontang saat ini adalah belum tersedianya sirkuit permanen yang dapat digunakan sebagai pusat pembinaan maupun penyelenggaraan kompetisi balap motor.

Padahal, keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya menjadi wadah penyaluran hobi, tetapi juga berpotensi melahirkan atlet-atlet otomotif berprestasi yang dapat membawa nama daerah di tingkat regional maupun nasional.

Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, KONI, dan komunitas otomotif untuk mencari formula terbaik dalam mengatasi persoalan balap liar sekaligus membangun ekosistem olahraga otomotif yang sehat.

Lebih jauh, Winardi membuka ruang dialog bagi komunitas otomotif maupun para atlet balap untuk menyampaikan aspirasi secara resmi kepada DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, kebutuhan pembinaan tidak bisa diputuskan sepihak, melainkan harus dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dengan duduk satu meja, berbagai pihak dapat merumuskan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan anak muda tanpa mengabaikan keamanan dan ketertiban umum.

“Kalau ada usulan resmi dari komunitas atau atlet, tentu bisa dibahas bersama. Kita duduk satu meja dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mencari jalan keluarnya. Yang jelas, pembinaan olahraga harus berjalan, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Di tengah maraknya aksi balap liar yang meresahkan masyarakat, gagasan menghadirkan ruang pembinaan yang aman menjadi harapan baru. Sebab, di balik deru knalpot yang selama ini dianggap sebagai gangguan, mungkin tersimpan potensi atlet-atlet muda yang hanya membutuhkan arah, fasilitas, dan kesempatan untuk berkembang di jalur yang benar.

Penulis : Niwil
Editor : Yudi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini