TERASKATA.Com, Kutai Timur — Keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam merealisasikan 50 program unggulan kepala daerah. Dengan ruang gerak APBD yang kian sempit, pemerintah daerah memilih keluar dari pola pembiayaan konvensional dan mulai mengandalkan kolaborasi dengan sektor swasta serta dukungan pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, mengatakan bahwa puluhan program unggulan tersebut dirancang sebagai fondasi pembangunan jangka panjang agar Kutai Timur mampu berdiri sebagai daerah yang mandiri dan berdaya saing. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri.
“Lima puluh program unggulan ini adalah program prioritas. Tapi dengan kondisi APBD yang terbatas, tentu kita tidak bisa hanya bergantung pada kemampuan fiskal daerah,” ucap Bayu.
Kondisi tersebut mendorong Pemkab Kutim membuka ruang pendanaan alternatif, terutama melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan serta penguatan sinergi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Menurut Januar, strategi ini menjadi kunci agar program prioritas tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
“Karena itu, kita menggandeng pihak swasta melalui CSR dan mengarahkan program kementerian pusat agar bisa masuk ke Kutim,” katanya.
Upaya itu, lanjut Januar, tidak dilakukan setengah-setengah. Pemerintah daerah bahkan turun langsung melakukan lobi dan koordinasi ke kementerian, yang dalam beberapa kesempatan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kutai Timur.
“Koordinasi ke pusat sudah kita lakukan untuk mencari peluang program nasional yang bisa dilaksanakan di Kutim,” ujarnya.
Pemkab Kutim menargetkan seluruh 50 program unggulan tersebut rampung dalam kurun waktu lima tahun. Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada fase awal, seiring tahun pertama pemerintahan berjalan.
“Ini baru satu tahun berjalan. Semua masih tahap progres, tapi konsepnya jelas: 50 program ini harus kita kebut dan dituntaskan dalam lima tahun,” tegasnya.
Seiring itu, pemerintah daerah juga tengah mengevaluasi pelaksanaan program sepanjang 2025. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran.
“Nanti akan terlihat kebutuhan apa saja di 2026, dan itu yang kita masukkan ke RKPD,” katanya.
Salah satu fokus paling mendesak dari 50 program unggulan tersebut adalah penurunan angka pengangguran. Pemkab Kutim menilai persoalan ini krusial karena berhubungan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling urgen saat ini adalah pengurangan pengangguran. Kita dorong pelatihan tenaga kerja agar masyarakat punya penghasilan dan daya beli meningkat,” terangnya.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) telah mulai menjalankan program pelatihan, termasuk di sektor UMKM dan koperasi. Meski begitu, efektivitasnya masih terus dievaluasi agar benar-benar memberi dampak nyata.
Di akhir, Pemkab Kutim membuka ruang pengawasan publik terhadap jalannya program unggulan tersebut.
“Masyarakat kami harapkan ikut mengawasi dan memberi masukan agar program-program ini berjalan lebih baik,” pungkasnya. (Ronny)
