TERASKATA.Com, Kutai Timur – Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur menyoroti masih banyaknya ruas jalan antar kecamatan dan desa yang tidak dapat dibangun maupun difungsikan karena terkendala status kawasan.
Kondisi ini dinilai menghambat konektivitas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) RTRW Kutim.
Ia meminta pemerintah memastikan bahwa akses jalan strategis tidak lagi terganjal oleh regulasi tata ruang.
“Terutama soal infrastruktur jalan, jalan penghubung antar kecamatan, antar desa yang masih dalam kawasan, kita harus bisa pastikan itu bisa keluar supaya pembangunan bisa masuk,” ujarnya.
Pandi menjelaskan, sejumlah jalur alternatif sebenarnya berpotensi memangkas jarak tempuh dan menekan biaya logistik, namun belum dapat digunakan lantaran status kawasan belum diperjelas.
“Kadang ada jalan yang lebih dekat tapi nggak bisa digunakan karena status kawasan. Ini jelas menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menilai penyusunan ulang RTRW menjadi momentum penting untuk mempertegas prioritas pembangunan infrastruktur.
Dengan status kawasan yang lebih jelas, pemerintah dapat membuka akses wilayah dan mendorong terbentuknya jalur ekonomi baru.
Pandi menegaskan bahwa kejelasan tata ruang merupakan fondasi utama untuk percepatan pembangunan, mulai dari pembangunan jalan, irigasi, hingga fasilitas publik lainnya.
Ia berharap revisi RTRW kali ini benar-benar mampu menjawab berbagai hambatan pembangunan.
“Kita ingin RTRW baru bukan jadi beban, tapi jadi peluang. Dari situlah kita bisa membangun jalur ekonomi baru untuk kemajuan Kutai Timur,” ujarnya.
Fraksi Demokrat mendorong agar pembahasan RTRW dilakukan secara matang dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga kebijakan tata ruang yang dihasilkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah Kutai Timur.(adv)
