Soal OPD Anti Kritik, Wabup Mahyunadi Minta Wartawan Tetap Profesional dan Berimbang

Kutai Timur918 Dilihat

TERASKATA.Com, Kutai Timur Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, meminta wartawan di daerahnya menjaga profesionalitas dan tetap menyajikan berita yang berimbang.

Meski dalam praktiknya jurnalis kerap berhadapan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang kurang terbuka terhadap kritik.

Hal itu disampaikan Mahyunadi saat menghadiri Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Hotel Royal Victoria, Selasa (18/11/2025). Ia mengatakan peningkatan kompetensi jurnalis penting dilakukan agar kualitas pemberitaan semakin kuat dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Silahkan kalian kritis, cuman maksud saya jangan provokatif ya,” ujar Mahyunadi.

Menurut Mahyunadi, karya jurnalistik memiliki dampak besar terhadap publik. Ia menyebut pemberitaan dapat meredam situasi, namun juga bisa memunculkan kegaduhan ketika tidak disajikan secara akurat.

“Tulis saja yang penting berita yang disajikan berimbang. Kalau memang beritanya benar dan dapat dipertanggung jawabkan silahkan saja. Memang kadang-kadang perlu juga yang begitu,” ucapnya.

Ia juga menyoroti perubahan lanskap media. Di tengah maraknya konten tanpa verifikasi di platform seperti TikTok dan Instagram, wartawan profesional menurutnya harus mampu mempertahankan kredibilitas dan menyajikan informasi yang dapat dipercaya.

“Itu lah kita kan dari hasil uji kompetensi ini juga harus punya daya saing. Jadi wartawan harus mampu bertansformasi memasuki media-media seperti itu. Jadi kalau wartawan menyaingi media-media gelap seperti itu, nanti juga dengan sendirinya masyarakat punya pilihan mana yang dibacadan mana yang benar,” katanya.

Dengan kemampuan tersebut, ia menilai masyarakat akan lebih mudah membedakan mana berita yang akurat, mana yang hanya sensasional.

Tanggapan Mahyunadi soal OPD yang Enggan Dikritik

Dalam sesi tanya jawab, seorang wartawan menyinggung adanya OPD yang dinilai “anti kritik” serta pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya yang mendorong jurnalis untuk tetap kritis.

Menanggapi hal itu, Mahyunadi tidak secara spesifik menilai OPD tertentu, namun menegaskan prinsip dasar dalam kerja jurnalistik.

“Silakan kalian tulis. Yang penting berimbang. Jangan provokatif. Berita harus dapat dipertanggung jawabkan,” tegasnya.

Ia mengatakan kritik tetap diperlukan dalam pemerintahan, namun harus disampaikan secara profesional dan melalui proses verifikasi.

“Kritik itu perlu. Tapi tempatkan pada porsinya, jangan menghakimi,” katanya. (Ronny/teraskata)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *