TERASKATA.Com Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faisal Rachman, menilai ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan masih terlalu tinggi. Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih serius mengembangkan sektor pertanian dan agribisnis sebagai langkah menuju kemandirian ekonomi daerah.
Menurut Faisal, komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutim saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan, sementara kontribusi sektor lain seperti pertanian dan pariwisata masih relatif kecil.
“PDRB kita yang terbesar itu masih dari pertambangan. Sedangkan dari pariwisata dan sektor lain masih kecil,” ujarnya di Sangatta.
Ia mengingatkan bahwa salah satu tujuan utama pemekaran Kutai Timur pada tahun 1999 adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah, terutama melalui penguatan agribisnis. Namun, dua dekade setelah pemekaran, ketergantungan pada pertambangan masih sangat besar.
“Visi awal kita saat Kutim dimekarkan adalah menjadi daerah yang mandiri di bidang agribisnis. Tapi sampai sekarang, kita masih bergantung pada sektor tambang,” jelasnya.
Faisal juga menyoroti risiko jangka panjang dari ketergantungan terhadap sektor ekstraktif. Ia menjelaskan bahwa sekitar 80–90 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim masih bersumber dari dana transfer pusat yang sebagian besar berasal dari pendapatan sektor tambang.
“Kalau tambang habis dan kita belum mandiri, tentu APBD akan sangat terdampak. Karena dana transfer itu juga akan menurun,” tegasnya.
Untuk itu, ia mengajak pemerintah daerah mengarahkan kebijakan anggaran ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan agribisnis. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.
“Sebisa mungkin APBD diarahkan untuk mendukung kemandirian di bidang pertanian. Kita sudah masuk tahun terakhir dari RPJMD yang ditetapkan, jadi penting memastikan kebijakan anggaran kita selaras dengan tujuan itu,” pungkasnya.(adv)
