Kutim Harus Jadi Contoh Penanganan Stunting di Tengah Efisiensi Anggaran
TERASKATA.Com, Kutai Timur – Pemerintah daerah diminta tidak berjalan sendiri dalam upaya menurunkan angka stunting.
Pesan itu ditegaskan oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Zahera Mega Utama, dalam rapat koordinasi virtual bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Kamis (17/10/2025).
Menurut Zahera, keberhasilan program pencegahan stunting sangat bergantung pada kekompakan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Pemerintah kabupaten tidak akan bisa bergerak optimal jika tidak didukung secara solid oleh jajaran di bawahnya, mulai dari camat, kepala desa, RT/RW hingga tokoh masyarakat.
“Pak Junaidi (Kepala DPPKB Kutim) tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada koordinasi yang solid antara stakeholder di daerah sana. Harus ada kerja sama antara instruksi dari Pak Bupati sebagai tingkat tinggi sana, kemudian turun kepada kecamatan, kelurahan, RT/RW, puskesmas serta pemuka masyarakat daerah setempat,” ujar Zahera.
Zahera menilai, peran dunia usaha juga sangat penting. Ia menyebut Kutai Timur memiliki sejumlah perusahaan besar yang dapat digandeng sebagai mitra pendukung, baik melalui kolaborasi program maupun pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung upaya pencegahan stunting.
Baca Juga:
“Ada banyak perusahaan besar di Kutim yang bisa diajak kerja sama. Antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan tokoh daerah harus saling berperan. Jangan bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Menyikapi soal tantangan efisiensi anggaran yang kini dialami banyak daerah, termasuk Kutai Timur. Zahera mengakui kondisi itu merupakan situasi nasional yang hampir dirasakan seluruh pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan berhentinya program strategis, apalagi yang menyangkut masa depan generasi.
“Kalau masalah efesiensi anggaran saya rasa ini bukan masalah di Kutai Timur, tapi juga permasalahan nasional semua daerah mengalaminya. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kebijakan bupati ini benar-benar disupport oleh semua stakeholder bukan satu masalah yang besar,” kata Zahera.
Menurutnya, banyak potensi di daerah yang bisa digerakkan untuk menutupi keterbatasan dana. Ia mendorong Pemkab Kutim untuk lebih aktif menggandeng sektor swasta sebagai mitra profesional, bukan hanya donatur sesaat.
CSR, katanya, bisa diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pemenuhan gizi, peningkatan sanitasi, atau dukungan program edukasi keluarga.
“Kalau Pemda sudah punya inisiatif untuk melakukan pencegahan ini, saya yakin Pemda juga punya kreativitas bagaimana menanggulangi dan menangani masalah-masalah yang menyangkut biaya-biaya operasional itu,” ucapnya.
Selain itu, Zahera juga menjelaskan pentingnya memahami program nasional yang kini dijalankan pemerintah pusat dalam menekan angka stunting, salah satunya MBG (Menu Bergizi Seimbang). Program ini, katanya, tidak hanya menyasar anak sekolah, tapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Mungkin kita semua belum banyak familiar dengan program-program yang di sana, salah satunya MBG. Di program MBG itu di spacekan 10 persen untuk I3B. Makanannya untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita, tidak hanya menyasar pada anak sekolah. Jadi MBG juga menyasar dalam hal pencegahan stunting,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program pencegahan stunting bukan hanya soal ketersediaan dana, tetapi lebih pada sinergi dan kesadaran kolektif. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyatu dalam visi yang sama, menyiapkan generasi Kutai Timur yang sehat dan produktif.
“Kolaborasi lintas sektor adalah kunci,” pungkasnya. (Ronny/teraskata)
