TERASKATAKALTIM – Pemerintahan Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji resmi memasuki hari ke-100 sejak dilantik. Sejumlah program sudah diperkenalkan. Hanya saja DPRD Kalimantan Timur menilai fase awal ini lebih sebagai tahapan pembentukan pondasi, bukan waktu yang tepat untuk mengukur capaian konkret.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan bahwa masa 100 hari sebaiknya dipahami sebagai periode konsolidasi dan pemetaan arah kebijakan, bukan ajang pembuktian instan.
“Belum terlihat hasil signifikan karena memang ini baru masa penataan. Gubernur dan wakil gubernur sedang menyusun arah strategis untuk lima tahun ke depan,” kata Agus, Rabu (28/5/25).
Ia menyebut program pendidikan gratis sebagai contoh komitmen awal yang patut dicermati. Meski belum berjalan penuh, inisiatif itu dinilai sebagai sinyal positif terhadap pembangunan sektor pendidikan.
“Membangun kebijakan seperti pendidikan gratis tidak cukup dengan niat. Harus ada regulasi, sistem pendukung, dan kesiapan anggaran. Tapi langkah awalnya sudah ada, dan itu penting,” ujarnya.
Agus juga menekankan bahwa ekspektasi publik seharusnya mulai diarahkan pada masa kerja berikutnya, seperti 200 hari, di mana implementasi dari kebijakan yang dirancang mulai diuji.
“Evaluasi yang lebih objektif bisa dilakukan setelah 200 hari. Jika saat itu belum terlihat progres nyata, maka perlu evaluasi lebih tajam,” tegasnya.
Ia menambahkan, transisi kepemimpinan di Kalimantan Timur saat ini dihadapkan pada tantangan birokrasi dan penyesuaian anggaran, terutama karena masa jabatan ini baru berjalan di tengah tahun anggaran.
“Tahun depan, arah kebijakan akan mulai terasa. Sekarang adalah masa penyesuaian. Tapi tentu, publik ingin melihat hasil, dan itu harus dijawab dengan kerja nyata,” tuturnya.
Agus menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawasi dan mengawal jalannya pemerintahan, agar kebijakan yang dirancang benar-benar berpihak pada masyarakat.
RF (ADV DPRD KALTIM)
